Probolinggo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna mendengarkan Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Didik Humaidi, ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD. Dari pihak eksekutif, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si, memimpin langsung dengan didampingi sejumlah pejabat penting dan perwakilan Forkopimda.
Satu per satu, jawaban atas pertanyaan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD disampaikan oleh Sekda Ugas Irwanto, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menanggapi setiap sorotan demi kemajuan Kabupaten Probolinggo.
Penanganan Cepat Bencana Banjir: Pulihkan Infrastruktur Krusial
Menanggapi PU dari Fraksi Partai Golkar, Pemerintah Kabupaten Probolinggo memaparkan langkah sigap dalam menangani dampak bencana banjir yang melanda pada 5 Februari dan 10 Maret 2025 lalu.
Bencana ini telah mengakibatkan kerusakan signifikan pada infrastruktur masyarakat, termasuk jembatan, tebing jalan, dan tebing sungai yang longsor.
“Terhadap kerusakan tersebut, kami telah melakukan perbaikan dan pembangunan kembali melalui anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 dengan total nilai Rp 6.151.039.600,” terang Sekda Ugas Irwanto.
Ia menambahkan bahwa beberapa proyek sudah selesai, memungkinkan masyarakat untuk kembali beraktivitas normal.
Beberapa proyek infrastruktur yang telah rampung meliputi:
Jembatan Dusun Gilin Desa Seboro: panjang 24 meter, lebar 2,5 meter.
Jembatan Desa Betek Taman – Duren: panjang 40 meter, lebar 1,36 meter.
Jembatan Desa Betek Taman – Plaosan: panjang 36 meter, lebar 1,36 meter.
Jembatan Desa Batur: panjang 36 meter, lebar 1,46 meter.
TPT Desa Jatiurip: panjang 60 meter, tinggi 2 meter.
Serta sejumlah TPT (Tanggul Penahan Tanah) di berbagai lokasi strategis lainnya, seperti TPT dan Duiker Jalan Ranuagung – Andungbiru (R.054), TPT Sungai Kertosono Kelurahan Kraksaan Wetan, TPT Sungai Rondoningo Desa Kaliacar Kecamatan Gading, dan TPT Sungai Pekalen Desa Ketompen Kecamatan Pajarakan.
Mengingat keterbatasan anggaran BTT, Pemkab Probolinggo juga proaktif mengusulkan perbaikan infrastruktur terdampak kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Hasilnya, melalui Dinas PU SDA dan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, sejumlah program normalisasi dan pembangunan TPT/jembatan dengan total anggaran Rp 13.207.601.000 sedang dalam tahap persiapan dan pelaksanaan fisik.
Ini termasuk normalisasi saluran di berbagai desa, pembangunan TPT di Sungai Rondoningo dan Pekalen, serta pembangunan jembatan di Sumbersecang, Asrama Putri Pondok Pesantren Genggong, dan Jembatan Brabe – Condong.
Tantangan Irigasi dan Ketersediaan Air: Fokus Peningkatan Produktivitas Pertanian
Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pemkab Probolinggo menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi jaringan irigasi di Kabupaten Probolinggo. Isu-isu utama mencakup berkurangnya debit air, banyaknya jaringan irigasi yang perlu direhabilitasi karena kebocoran, serta perlunya pembersihan jaringan secara berkala.
Sekda Ugas Irwanto juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat terkait fungsi kelembagaan petani pemakai air (P3A/HIPPA) agar pengawasan operasional dan pemeliharaan berjalan optimal, serta untuk mencegah pencurian air tanpa koordinasi. Normalisasi saluran irigasi juga menjadi fokus utama.
Khusus untuk Pajarakan, dijelaskan bahwa sejak 2019, DAM Jatih Ampuh tidak lagi mendapat suplai air dari DAM 8, berdampak pada pengairan sawah seluas kurang lebih 450 hektar di tujuh desa.
“Rehabilitasi irigasi hanya dapat memperpanjang dan memperluas jangkauan manfaat, namun tidak dapat menambah debit air,” jelas Sekda. Untuk mengatasi ini, telah ada bantuan 4 unit sumur Irpom di Sukokerto yang masing-masing mengairi 10 hektar sawah.
Modernisasi Fasilitas Kesehatan: Genset Baru untuk Puskesmas Jorongan
Dari Fraksi Partai Gerindra, pertanyaan mengenai kapasitas genset Puskesmas Jorongan dijawab dengan kabar baik. Saat ini, Puskesmas Jorongan memiliki genset berkapasitas 5000 KVA. “Kami telah merencanakan pengadaan genset baru berkapasitas 30.000 KVA untuk Puskesmas Jorongan melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) tahun 2026,” ujar Sekda, menunjukkan komitmen Pemkab dalam meningkatkan layanan kesehatan.
Sorotan Belanja Modal dan Serapan Anggaran
Terkait PU dari Fraksi Partai NasDem, Pemkab Probolinggo mengakui kendala utama rendahnya serapan belanja modal. Hal ini disebabkan oleh selisih harga antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan nilai kontrak pada proses pengadaan barang dan jasa.
“Fluktuasi harga dan Standar Satuan Harga (SSH) yang lebih rendah dari harga pasar seringkali membuat proses kontrak dan pengadaan belanja modal tidak terlaksana,” jelas Sekda. Rendahnya realisasi belanja tak terduga juga disebabkan minimnya kebutuhan mendesak, khususnya bencana, di Kabupaten Probolinggo.
Pemeliharaan Jalan: Prioritas Aksesibilitas dan Konektivitas
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kondisi jalan di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan SK Bupati Probolinggo Nomor: 954/118/426.32/2024 tanggal 16 Mei 2024, total panjang ruas jalan kabupaten mencapai 905,813 KM. Dari jumlah tersebut, 63,22% atau 572,65 KM dalam kondisi baik, 11,73% atau 106,22 KM dalam kondisi sedang, 0,80% atau 7,23 KM rusak ringan, dan 24,25% atau 219,71 KM rusak berat.
Dengan demikian, nilai akhir Jalan Mantap di Kabupaten Probolinggo mencapai 74,27% (672,71 KM), sementara jalan yang tidak mantap sebesar 25,73% (233,10 KM).
“Langkah kami adalah mengusulkan perbaikan koridor jalan utama menuju destinasi wisata, pendidikan, kesehatan, maupun agropolitan yang rusak dan membutuhkan anggaran besar kepada pemerintah pusat maupun provinsi, mengingat keterbatasan fiskal APBD Kabupaten Probolinggo,” papar Sekda.
Ia juga menambahkan bahwa kerusakan jalan lainnya akan diinventarisasi dan ditangani berdasarkan skala prioritas serta kemampuan anggaran di tahun selanjutnya. Untuk ruas jalan dengan kerusakan sedang dan ringan, akan dilakukan perbaikan tambal sulam menggunakan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) dan alat truck Alphomain.
Penanganan Piutang Pajak dan Klaim BPJS
Terakhir, menanggapi PU dari Fraksi PPP, Pemkab Probolinggo menjelaskan bahwa piutang pajak tahun 2024 sebesar Rp 29.584.551.048,50 merupakan total piutang PBB-P2 dari tahun 2012 hingga 2024. Dari jumlah tersebut, Rp 13.676.690.383,00 adalah piutang PBB-P2 tahun 2012-2019 yang akan dimutakhirkan datanya dan selanjutnya dihapuskan.
Sementara itu, piutang BLUD pada RSUD Tongas, RSUD Waluyo Jati Kraksaan, dan puskesmas merupakan klaim BPJS bulan Desember 2024 yang pembayarannya diterima pada Februari 2025.
Rapat paripurna ini menegaskan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mengelola anggaran dan menanggapi setiap masukan dari wakil rakyat, demi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ***
