Jokowi Ogah Teken Keppres MotoGP Jika Tiga Hal Ini Tidak Tuntas

Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto (foto:humas kemenpora)

Kabarnusa.com – Deputi Harmonisasi dan
Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto menegaskan Presiden Joko Widodo
baru mau meneken Keppres MotoGP jika tiga syarat utama sudah dipenuhi.

Disebutkan,
ketiga syarat itu terkait MotoGP. Gatot menekankan tiga hal yang harus
dipenuhi terlebih dulu oleh pihak Sirkuit Sentul.

“Pertama,
menyelesaikan master plan dalam waktu satu minggu oleh Tinton
Suprapto,” jelas Gatot saat konferensi pers terkait rapat terbatas
persiapan Asian Games (AG) 2018 dan MotoGP 2017  di lantai 3 Gedung
Kemenpora, Jakarta, Senin (11/1/2016).  

Ia melanjutkan, syarat kedua, menyelesaikan kontrak dengan Dorna,

Ketiga,
menyerahkan Surat Pernyataan yang berisi kepemilikan Sirkuit Sentul
oleh Tinton Suprapto selaku dirut dan Tommy Soeharto selaku komisaris
utama,” tegasnya dikutip dari laman Kemenpora.go.id

Hal itu bertujuan agar keduanya bertanggungjawab jika ada masalah hukum di kemudian hari.

“Keppres MotoGP tidak akan pernah ditandatangani Presiden jika tiga hal itu tidak diselesaikan,” tegas dia.

Kata Gatot
bahwa arahan Presiden menyatakan masalah MotoGP harus dikaji
sungguh-sungguh karena ada penggunaan APBN kepada swasta murni.

Pada
bagian lain, hasil rapat terbatas tingkat menteri yang
diselenggarakan sejak pagi di kantor Kemenko PMK dan siang di Istana
Negara bersama Presiden Jokowi.

Rapat membahas pembangunan Velodrome di Rawamangun dan Equestrian yang belum ada progres dari Pemda DKI.

Untuk
Wisma Atlet, malam ini akan diumumkan undangan lelang pengerjaan
renovasi Blok C2 dan D10. Blok itu sudah menampung seluruh atlet.

Jika kurang, akan dibangun lagi di Blok C3 oleh Perumnas,” ujar Gatot.

Menurutnya, velodrome dan equestrian tidak mungkin tidak dibangun, karena persyaratan OCA menghendaki dibangun.

Sementara pembangunan Wisma Atlet Kemayoran dan GBK sudah on the track dan jalan terus sesuai time line.

“Untuk
memperkecil reaksi OCA terkait pembangunan fisik GBK, Satgas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat akan memaparkan master plan renovasi,” sambungnya.

“Revisi maskot, dilaporkan masih tetap jalan.
Setelah rapat terbatas di Istana Negara, Menpora menemui Wapres Jusuf
Kalla di Istana Wakil Presiden terkait revisi itu karena Wapres yang
sebelumnya meluncurkan maskot. Prinsipnya, Wapres JK tidak
mempermasalahkan revisi,” imbuhnya. (ari)