Kapolda Jateng Laksanakan Pengecekan TPS di Wilayah Hukum Polres Grobogan

Grobogan – Jawa Tengah melaksanakan Pilkada Serentak yang
diselenggarakan di 21 Kabupaten/Kota, para pemilih akan melaksanakan Pilkada
dengan Protokol Kesehatan ketat seperti yang sudah di siapkan sebelumnya.

Untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman dan nyaman bagi masyarakat,
Kapolda Jateng laksanakan Asistensi Pengamanan Pilkada serentak se-Jawa Tengah
di wilayah hukum Polres Grobogan, Rabu (9/12/2020).

Tak sendiri, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi ditemani oleh Kabidhumas
Polda Jateng Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna. Saat mengecek langsung
pelaksanaan Pilkada, Kapolda menyampaikan bahwa netralitas adalah prinsip
utama yang dijunjung Polda Jawa Tengah.

Kapolda menambahkan, pihaknya tidak ingin ada klaster baru pada pelaksanaan
Pilkada di Jawa Tengah, untuk itu kita lakukan cek pada seluruh anggota Polri
dan semuanya sehat.

“Kita sudah lakukan Swab Anti Gen, semuanya menggunakan APD lengkap bahkan tak
hanya anggota saja, termasuk masyarakat panitia dan pengawas semua menggunakan
APD,” ujarnya. (9/12/2020).

Langkah tersebut diambil untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa semua anggota
dalam keadaan sehat dan bebas covid setelah sebelumnya dilakukan swab massal
untuk personil pengamanan Pemilu Serentak.

Untuk mencegah penyebaran klaster baru Polda Jateng memastikan Prokes 3M di
setiap TPS berjalan dengan baik diantaranya telah disiapkan cek suhu serta
jadwal peserta diatur per menit sehingga tidak terjadi penumpukan orang.

Khusus Grobogan, Polda Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan KPU setempat,
bahwa masyarakat yang terkena Covid tetap dilayani hak pilihnya.

“Petugas KPPS akan datang dengan ditunjuk pendamping saksi dan ditunjuk wali
oleh masyarakat yang sakit dengan menggunakan protokol kesehatan, tempat kita
hampir 250 orang, ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang hak
pilihnya di lindungi,” sambungnya.

Untuk daerah rawan, Kapolda menjelaskan ada 3 daerah rawan bencana di Jawa
Tengah yaitu Klaten dengan bencana merapi dengan 4 TPS di satu desa, yang
kedua di Boyolali ada 9 TPS di 3 Desa dan 1 Kecamatan.

“Kita sudah koordinasi dengan BPBD berikut pengawas dan panitia tetap kita
jamin hak pilih di desa rawan bencana dan di tempat pengungsian dan itu sudah
tidak ada masalah semuanya,” tutupnya. (riz)