Yogyakarta – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tengah menggulirkan wacana evaluasi sekaligus penutupan sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dengan daya serap dunia kerja. Namun, rencana tersebut memicu perdebatan di kalangan akademisi.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., menilai kebijakan ini masih membutuhkan kejelasan indikator.
Menurutnya, istilah “ketidakrelevanan” yang dijadikan dasar penutupan prodi harus dijelaskan secara transparan. Ia mencontohkan bidang pendidikan dan kedokteran yang kerap disebut mengalami kelebihan lulusan, padahal faktanya masih banyak daerah kekurangan tenaga guru maupun dokter spesialis.
“Jika pendidikan dianggap berlebih, harus jelas apakah yang dimaksud guru SD, guru mata pelajaran, atau bidang tertentu. Begitu juga dengan kedokteran, yang sebenarnya masih membutuhkan dokter spesialis,” ujarnya, Kamis (30/4).
Prof. Zuly menekankan, persoalan utama bukan sekadar jumlah prodi, melainkan keterhubungan kurikulum dengan kebutuhan industri.
Ia mendorong pendekatan multidisiplin agar lulusan tetap relevan tanpa harus menghapus bidang keilmuan.
Selain itu, ia mengingatkan, industri tidak hanya membutuhkan tenaga teknis, tetapi juga dukungan ilmu sosial untuk aspek manajerial, kebijakan, hingga relasi masyarakat.
Sebagai langkah adaptif, UMY memilih melakukan penyesuaian kurikulum secara berkala. Strategi ini melibatkan praktisi industri dan penguatan keterampilan non-akademik mahasiswa.
“Mahasiswa tidak hanya dibekali akademik, tetapi juga soft skills agar siap menghadapi dunia kerja,” jelasnya.
Prof. Zuly menutup dengan peringatan agar pemerintah tidak terjebak pada orientasi jangka pendek.
Ia menegaskan perguruan tinggi memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar mencetak tenaga kerja.
“Pendidikan tinggi adalah fondasi ilmu pengetahuan dan masa depan bangsa. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan secara tegas prodi mana yang akan ditutup dan dikembangkan,” pungkasnya. ***
