KKP dan FAO Gelar Workshop on AMR Surveillance and Monitoring

23 November 2020, 10:56 WIB

Jakarta – Guna mendukung pengendalian resistensi antimikroba (AMR) pada
perikanan budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP), berkolaborasi dengan Food and Agriculture
Organization (FAO) menggelar acara National Training Workshop on Antimicrobial
Resistance (AMR) Surveillance and Monitoring, di Anyer Kabupaten Serang pada
tanggal 16 – 19 November 2020 lalu.

Produksi perikanan budidaya di Indonesia cukup tinggi baik untuk komoditas air
payau, air tawar dan laut. Namun demikian, dalam proses produksi sering
terkendala dengan adanya penyakit yang menginfeksi ikan berupa virus, bakteri,
jamur, maupun parasit.

Dalam mengatasi penyakit, tidak terlepas dari penggunaan antimikroba, namun
dalam pemakaiannya harus dilakukan secara bijak.

“Acara National Training Workshop on AMR Surveillance and Monitoring yang
diselenggarakan merupakan salah satu upaya DJPB untuk ikut serta mengendalikan
resistensi antimikroba khususnya di perikanan budidaya,” ujar Slamet.

Resistensi antimikroba merupakan salah satu permasalahan global yang perlu
mendapat perhatian serius baik pada bidang kesehatan manusia, hewan maupun
perikanan.

Khusus untuk perikanan, pengaturan tentang resistensi antimikroba telah diatur
oleh the World Organisation for Animal Health (OIE) dalam Aquatic Animal
Health Code Tahun 2014 terutama pada Bab 6.

Penggunaan antimikroba secara luas yang tidak terkendali dapat memicu
munculnya resistensi antimikroba.

Namun begitu, penggunaan antimikroba tidak menjadi masalah apabila digunakan
secara tepat sesuai dengan jenis bakteri yang menginfeksi, dosis dan sesuai
dengan mekanisme kerja antibakteri tersebut.

Slamet menambahkan saat ini perikanan budidaya masih menjadi salah satu tulang
punggung ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional selama pandemi
Covid-19.

Oleh karenanya, DJPB tidak mau di saat kondisi seperti sekarang, produktivitas
perikanan budidaya terganggu karena adanya penyakit yang menyerang pada ikan.

“Pada saat seperti sekarang ini harus mampu merumuskan formula penanganan
penyakit dalam perikanan budidaya tetapi tidak meningkatkan risiko terjadinya
resistensi antimikroba dan pada akhirnya tidak mengganggu produksi perikanan
budidaya nasional,” sambungnya.

Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan DJPB, Tinggal Hermawan juga mengarisbawahi
pengendalian resistensi antimikroba merupakan upaya untuk memastikan bahwa
produk akuakultur khususnya komoditas ikan konsumsi telah memenuhi prinsip
keamanan pangan sehingga menjamin kesehatan masyarakat. (riz)

Artikel Lainnya

Terkini