Wates – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates terus memacu percepatan penyerapan anggaran di wilayah Kulon Progo. Hal ini ditegaskan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) ke-3 yang mempertemukan berbagai stakeholder, mulai dari akademisi, ormas, tokoh masyarakat, media massa, hingga pimpinan satuan kerja, Rabu (24/6).
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates, Sidik Haryadi mengungkapkan hingga akhir Mei 2026, realisasi belanja telah menyentuh angka 42,51% atau setara dengan Rp561,1 miliar dari total pagu sebesar Rp1.320,8 miliar.
Meski serapan Transfer ke Daerah (TKD) tercatat cukup kuat di angka 49,96%, Sidik menyoroti masih perlunya percepatan pada belanja Kementerian/Lembaga (K/L).
Pihaknya mencatat realisasi Belanja Pegawai sudah melampaui target triwulan II, namun Belanja Barang dan Belanja Modal masih menjadi catatan untuk segera dioptimalkan.
“Mengingat sisa waktu Semester I tinggal hitungan hari, kami mendorong seluruh mitra satuan kerja untuk mempercepat akselerasi penyerapan anggaran sesuai target,” ujar Sidik Haryadi.
Dalam forum tersebut, Sidik juga menegaskan komitmen KPPN Wates dalam menjaga integritas birokrasi.
Ia menekankan seluruh layanan di KPPN Wates diberikan secara gratis alias Rp0.
KPPN Wates pun memperkuat sistem melalui penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) guna memitigasi risiko fraud.
Siddiq mengajak masyarakat untuk ikut mengawal pelayanan publik yang bersih. Jika ditemukan pelanggaran atau pungli, silakan manfaatkan kanal pengaduan resmi WiSe Kemenkeu.
Selain transparansi APBN, KPPN Wates terus berinovasi dalam memberikan layanan prima melalui teknologi seperti Sermo Dataku dan Galaksi 176, serta kolaborasi co-location dengan KPP Pratama Wates dan Taspen.
Prestasi KPPN Wates yang meraih predikat Pelayanan Prima dari KemenPAN-RB serta penghargaan Eco Office di tahun 2026 menjadi bukti nyata keseriusan instansi dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat Kulon Progo.
FKP ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang evaluasi kinerja, tetapi juga menjadi sarana untuk menyelaraskan harapan publik dengan standar layanan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. ***
