Mahasiswa UGM Buka Suara Soal Kericuhan di GIK: ‘Ini Bentuk Ketidakpercayaan Kami’

Yogyakarta– Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) akhirnya angkat bicara mengenai insiden ricuh yang terjadi dalam diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6) malam lalu.

Dalam konferensi pers di Selasar Balairung UGM, Rabu (17/6), mahasiswa menegaskan, aksi tersebut puncak kekecewaan mereka terhadap pemerintah.

Menanggapi berbagai potongan video yang viral di media sosial, perwakilan mahasiswa bernama Sarah menjelaskan aksi mereka dipicu hilangnya kepercayaan terhadap penguasa yang dianggap tidak lagi berpihak pada rakyat.

“Yang terjadi di GIK adalah ekspresi ketidakpercayaan kami. Acara yang diklaim sebagai ruang diskusi ternyata hanya ajang pamer pencapaian pemerintah dengan porsi bicara yang tidak setara,” ujar Sarah.

Mahasiswa UGM menegaskan, mereka tidak antipati terhadap diskusi. Namun, mereka mempertanyakan efektivitas berdialog dengan pihak yang dianggap tidak aspiratif.

Sarah menyoroti sejumlah kebijakan yang menuai polemik, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek food estate,  hingga revisi UU TNI dan Polri yang dinilai bermasalah secara struktural.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menyinggung kondisi ekonomi nasional yang kian menjepit masyarakat.

“Banyak orang bekerja bukan lagi untuk bermimpi, tapi hanya untuk menyambung hidup sehari-hari karena tekanan ekonomi, PHK, dan kenaikan harga BBM,” tambahnya.

Ia juga mengkritik besarnya alokasi anggaran untuk sektor pertahanan dan keamanan dibandingkan sektor yang dinilai lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

“Anggaran fantastis ini mengisyaratkan bahwa pemerintah tak benar-benar peduli dengan rakyatnya dan hanya ingin memperluas hegemoninya melalui alat monopoli kekerasan,” jelas Sarah.

Di sisi lain, Ketua Serikat Mahasiswa (SEMA), Messa, menekankan demokrasi bukan sekadar menggelar acara diskusi, melainkan tentang praktik nyata kebijakan pemerintah.

“Demokrasi tidak diukur dari sebatas adanya diskusi, tetapi diukur dari dijalankan atau tidaknya prinsip-prinsip demokrasi yang memastikan bahwa rakyat benar-benar merdeka dan berkuasa atas dirinya sendiri,” katanya.

Messa juga menantang pemerintah untuk bersikap transparan terkait situasi di Papua.

“Jika memang tidak ada penindasan, tunjukkanlah kepada publik dengan membuka akses seluas-luasnya bagi media untuk meliput di sana,” tegas Messa.

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan tegas kepada Rektor UGM, di antaranya:

Membebaskan tahanan politik dan menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis.

Menarik militer dari ruang sipil.

Mencabut revisi UU TNI dan UU Polri.

Mahasiswa juga mendesak Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, agar lebih berani bersikap dan menunjukkan keberpihakannya terhadap realitas sosial yang terjadi saat ini.

Konferensi pers tersebut ditutup dengan seruan solidaritas untuk kaum buruh, petani, masyarakat adat, hingga pejuang keadilan sosial lainnya.

Sebagai pengingat, kericuhan ini terjadi saat acara ‘Kopdar Bareng Mas Dar’ yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.***