Nusron Wahid dan Sudaryono Jadi Sasaran Kritik Mahasiswa UGM Saat Bahas Pancasila

Ketua Umum Serikat Mahasiswa Gadjah Mada, Messa, dengan tegas menyatakan, para pejabat dalam Kopdar Bareng Mas Dar tidak layak berbicara tentang Pancasila.

16 Juni 2026, 07:54 WIB

Yogyakarta– Suasana diskusi publik bertajuk ‘Kopdar Bareng Mas Dar’ yang digelar Total Politik di Gedung Innovation Center (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (15/6/2026) berujung kericuhan.

Acara yang sedianya membahas Pancasila ini berakhir dengan aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat.

Acara ini menghadirkan tiga tokoh penting, yakni Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Meski awalnya berjalan kondusif, forum mulai memanas saat mahasiswa dari Serikat Mahasiswa Gadjah Mada melontarkan kritik keras terkait kelayakan para narasumber.

Ketua Umum Serikat Mahasiswa Gadjah Mada, Messa, dengan tegas menyatakan, para pejabat tersebut tidak layak berbicara tentang Pancasila.

Dia menilai pemerintah saat ini abai terhadap penderitaan rakyat, mulai dari isu agraria, kenaikan harga bahan pokok, hingga kebijakan yang dianggap mematikan ruang oposisi.

“Mereka bicara Pancasila, sementara di lapangan rakyat justru kesulitan. Harga nasi padang saja naik. Kebijakan pusat sudah berdampak langsung ke meja makan kita,” ujar Messa di lokasi.

Ia juga melayangkan kritik tajam terhadap komposisi kabinet saat ini, bahkan menyebut beberapa figur publik sebagai pengkhianat nilai-nilai perjuangan.

“Kabinet ini bukan kabinet kerja, tapi kabinet untuk tidak ada oposisi. Mereka bukan satuan pendukung Prabowo-Gibran, mereka adalah satuan penjilat Prabowo-Gibran,” tukas Messa.

Budiman Sudjatmiko merupakan simbol pengkhianat. Dia dulunya adalah inspirasi, tetapi mereka justru mengkhianati adik-adiknya,” tegasnya.

Messa lanjut menyoroti masalah pengentasan kemiskinan yang dianggapnya hanya sekadar retorika dan manipulasi standar indikator ekonomi.

“Persetan bahwa pengentasan kemiskinan itu baik, ketika orang miskin justru dibunuh secara struktural. Orang miskin dibunuh secara ekonomi, dan orang miskin hanya dianggap dan diakui ketika pendapatan per harinya hanya 20 ribu rupiah.

“Di atas dari itu, mereka tidak diakui sebagai orang miskin. Dalam negara ini, orang miskin adalah warga yang dibunuh secara konstitusif,” ucapnya.

Soal gesekan dan aksi saling dorong yang terjadi di lapangan, Messa menjelaskan bahwa hal tersebut dipicu oleh sikap narasumber yang dianggap berkelit dan tidak memberikan solusi nyata, termasuk saat mahasiswa menyinggung persoalan kemanusiaan di Papua.

Gesekan itu justru terjadi karena mereka berkelit. Mereka justru mengatakan kepada kami di depan UGM, ‘Jika ini berbicara Papua, mari…’ Bukan itu jawabannya!

“Mereka punya kekuasaan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jika rakyat bisa menyelesaikan sendiri, lantas untuk apa ada pemerintah?,” ucapnya.

Menurut Messa, dalam iklim demokrasi saat ini, menyampaikan pendapat tidak lagi cukup dengan cara-cara yang halus.

“Karena tidak ada cara lain. Bahkan ketika itu dilakukan, apakah mereka merasa bahwa mereka bersalah? Secara eksplisit, mereka tidak merasa bersalah atas kondisi nasional hari ini,” katamya.

Menurutnya, aksi protes yang dilakukan mahasiswa bukanlah untuk mencari keributan, melainkan bentuk konsekuensi atas kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat kecil.

Ketegangan memuncak saat para pembicara hendak meninggalkan lokasi. Demi keamanan, aparat kepolisian yang bersiaga melakukan evakuasi ketat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wamentan Sudaryono dievakuasi menggunakan kendaraan patwal, sementara Budiman Sudjatmiko harus keluar melalui pintu belakang gedung untuk menghindari kepungan massa.

Selain menyoroti isu nasional, Messa juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait intimidasi terhadap rekan aktivisnya, Tio Ardianto, yang belakangan vokal mengkritik pemerintah.

Ia menegaskan Serikat Mahasiswa Gadjah Mada akan terus pasang badan melindungi anggotanya yang berjuang demi keadilan.

Menanggapi kemungkinan diskusi lanjutan, Messa menegaskan, UGM selalu terbuka untuk dialog. Namun, ia memberi catatan keras agar pemerintah tidak membawa data yang direkayasa atau memanipulasi informasi.

“Kami tidak bisa dibohongi. Malam ini adalah awal bagi kami untuk terus bergerak dan mengingatkan mereka yang zalim. Api pergerakan ini akan terus kami jaga,” tegasnya. ***

Berita Lainnya

Terkini