BADUNG – Revitalisasi menjadi pilihan logis sebagai jalan tengah yang dipilih mayoritas masyarakat dalam pemanfaatan Teluk Benoa di Kabupaten Badung, Bali. Dari hasil jejak pendapat masyarakat yang dilansir Indo Survey & Strategy dalam menyikapi isu tentang Teluk Benoa, aspirasi yang menghendaki revitalisasi kian menguat.
Masyarakat di Pulau Dewata, lebih bisa menerima kebijakan revitalisasi dari pada kebijakan reklamasi untuk Teluk Benoa. Dari 600 responden, sebanyak 53.2 persen, mereka memilih dilakukan revitalisasi, sedangkan 5 persen memilih reklamasi.
“Sedangkan yang menolak reklamasi 32.4 persen dan 9,4 persen sisanya menyatakan tidak tahu,” tutur Direktur Eksekutif Indo Survey & Strategy Hendrasmo dalam keterangannya resminya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/11/14).
Hanya saja, jika ditanyakan pilihannya apakah setuju revitalisasi atau menolak reklamasi/revitalisasi, mayoritas masyarakat di Bali atau 65 persen memilih perlunya revitalisasi. Sebanyak 32 persen memilih menolak reklamasi maupun revitalisasi sedangkan 3 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
“Revitalisasi sepertinya menjadi pilihan jalan tengah bagi penanganan Teluk Benoa,” sambung Hendrasmo, Kata dia, jika melihat data diperoleh, pilihan revitalisasi lebih kuat dari opsi reklamasi atau menolak reklamasi.
Alasan paling banyak diungkap, mereka yang mendukung revitalisasi tak lain untuk meningkatkan lapangan kerja yakni sebanyak 45 persen. Sementara 22 persen karena alasan meningkatkan perekonomian di Bali. Mereka yang menolak revitalisasi sebanyak 46 persen karena revitalisasi dianggap akan merusak hutan mangrove.
Sebanyak 22 persen responden, menyatakan revitalisasi akan meningkatkan abrasi laut. Terungkap pula dari survei, Walaupun mayoritas masyarakat menilai daerahnya lebih maju dari pada daerah lain, sebanyak 31.4 persen responden menyatakan kurangnya lapangan pekerjaan masih menjadi persoalan paling penting yang harus dipecahkan.
Setelah itu, persoalan krusial Bali adalah menyangkut biaya pendidikan dan kesehatan serta persoalan infrastruktur. Jajak pendapat ini dilakukan di awal bulan November 2014, di 9 Kabuten/Kota di Bali melalui teknik wawancara tatap muka dengan 600 responden, dilakukan dengan metode MSRS dan memiliki tingkat kesalahan +/- 4 persen. (rma)
