Pusat Data Nasional Bocor? Tanggung Jawab Siapa?

Jakarta – Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) turut bicara atas kebocoran pusat data nasional (PDN) yang diretas oleh hacker. Menurutnya, BSSN dan Menkominfo memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan siber Indonesia, termasuk melindungi Pusat Data Nasional (PDN) dari ancaman peretasan.

“Persoalan ini mengundang pertanyaan publik atas kinerja dan profesionalisme Pimpinan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Menkominfo?”, tanyanya.

“Sebagai lembaga yang berwenang dalam keamanan siber dan pengelolaan informasi, BSSN dan Kemenkominfo seharusnya memiliki sistem proteksi yang kuat untuk mencegah serangan siber yang dapat membahayakan data publik”, jelasnya.

Namun, dengan terjadinya peretasan pada PDN, timbul pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem pengamanan yang ada.

“Jelas ini bukti kegagalan lembaga tersebut dalam melindungi PDN yang tidak hanya menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan, tetapi juga mengindikasikan kurangnya kesiapan dan respons cepat dalam menangani ancaman siber”, sesalnya.

Baginya, kedua lembaga ini semestinya memiliki protokol yang jelas dan terlatih untuk mendeteksi dan menanggulangi serangan siber dengan segera.

“Keterlambatan dalam respons atau kurangnya langkah pencegahan yang memadai memperlihatkan adanya celah yang harus segera diperbaiki”, urainya.

Menurutnya, dampak dari peretasan ini sangat luas, terutama terhadap perlindungan data pribadi masyarakat.

“Data yang seharusnya dilindungi dengan ketat menjadi rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab”, katanya.

Ia pun berpendapat, kebocoran data pribadi dapat mengakibatkan berbagai kerugian.

“Mulai dari pencurian identitas hingga penipuan yang merugikan banyak individu. Oleh karena itu, BSSN dan Kemenkominfo harus bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kerahasiaan data yang mereka kelola dan lindungi”, tegasnya.

Ia berpesan, untuk mengembalikan kepercayaan publik, BSSN dan Kemenkominfo perlu mengambil langkah konkret untuk memperkuat sistem keamanan siber.

“Mereka harus melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur yang ada, memperbarui kebijakan keamanan, serta meningkatkan kapasitas SDM”, pesannya.

Ia pun berharap Presiden Jokowi dan DPR turut merespon persoalan ini.

“Ini masalah serius, Presiden perlu turun langsung merespon masalah dengan evaluasi lembaga yang patut bertanggung jawab, termasuk DPR pun jika perlu membentuk Pansus dalam investigasi persoalan ini”, tutupnya.***