Beban Hidup Kian Berat, Pakar UMY Minta Skema Subsidi BBM Dirombak Total

Yogyakarta – Kenaikan harga Pertamax yang cukup signifikan belakangan ini memicu kekhawatiran baru bagi ekonomi rumah tangga. Di tengah gejolak harga energi global, Pemerintah didesak untuk segera mengevaluasi skema subsidi BBM agar tidak semakin membebani daya beli masyarakat.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., menyoroti meski penyesuaian harga merupakan konsekuensi pasar dunia, dampaknya tetap nyata di lapangan.

Ia khawatir, jika tidak ada intervensi, efek dominonya akan memicu kenaikan biaya transportasi hingga harga bahan pokok.

“Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika nantinya Pertalite juga ikut naik, beban ekonomi masyarakat akan semakin berat,” ujar Zuly, Kamis (11/6/2026).

Zuly menekankan, masalah utama saat ini adalah ketimpangan antara biaya hidup yang melonjak dengan pendapatan masyarakat yang stagnan. Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah untuk merombak skema subsidi agar lebih tepat sasaran.

Menurutnya, subsidi harus difokuskan pada masyarakat non-industri, terutama pengguna kendaraan roda dua dan kendaraan pribadi non-mewah.

Langkah ini dinilai krusial agar kelompok yang paling terdampak tetap memiliki akses energi yang terjangkau.

Selain kebijakan fiskal, Zuly juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi publik pemerintah.

Ia menilai sering kali terdapat jarak antara narasi pemerintah dengan realitas yang dirasakan masyarakat. Hal ini berisiko mengikis kepercayaan publik.

Pemerintah diminta lebih transparan dalam memaparkan tantangan energi nasional dan strategi yang diambil.

“Ketika masyarakat melihat fakta yang berbeda dengan narasi yang disampaikan, kepercayaan publik bisa menurun. Komunikasi yang jujur dan sesuai kondisi lapangan sangat penting,” jelasnya.

Sebagai penutup, Zuly mengingatkan bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk meredam dampak sosial-ekonomi.

Kuncinya terletak pada kecepatan evaluasi kebijakan, penguatan bantalan sosial, dan keterbukaan informasi agar tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar. ***