Ribuan Massa Ambrukkan Gerbang DPRD DIY saat Aksi Sumpah Pemuda, Sejumlah Warga dan Polisi Luka-Luka

Massa mulai melemparkan petasan, kembang api, hingga batu ke arah bangunan, serta berhasil merobohkan gerbang utama DPRD Bali yang telah ditutup sejak siang hari.

28 Oktober 2026, 21:38 WIB

Yogyakarta– Aksi peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kawasan Malioboro berakhir ricuh setelah ribuan massa dari elemen mahasiswa, pemuda, buruh, hingga masyarakat sipil terlibat bentrok dengan aparat di depan Gedung DPRD DIY pada Rabu (28/10/2026) malam.

Situasi yang semula kondusif mendadak memanas saat massa yang bergerak dari Titik Nol Kilometer bergerak menuju utara dan mulai merangsek masuk ke dalam gedung dewan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa mulai melemparkan petasan, kembang api, hingga batu ke arah bangunan, serta berhasil merobohkan gerbang utama yang telah ditutup sejak siang hari.

Kericuhan memuncak ketika terjadi aksi saling dorong di area lobi utama. Rentetan ledakan kembang api dan petasan memicu kepanikan di kalangan warga serta wisatawan yang berada di sepanjang Jalan Malioboro. Sejumlah pengunjung terlihat berlarian menyelamatkan diri menuju area masjid di sisi utara gedung.

Untuk memperketat pengamanan dan mencegah tindakan anarkis lebih lanjut, aparat kepolisian langsung membuat barikade rapat di area lobi utama. Ratusan personel dipersiagakan di sepanjang jalur utama Malioboro guna mengamankan objek vital tersebut.

Insiden pelemparan mercon dan material keras ini mengakibatkan beberapa warga sipil serta petugas kepolisian mengalami luka-luka. Tim medis yang disiagakan di lokasi bergerak cepat memberikan pertolongan pertama kepada para korban.

Perwakilan koordinator lapangan (korlap) aksi, Budi Santoso, menyatakan penyeruan aksi ini didasari atas rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

Pihaknya membawa 12 tuntutan utama yang mendesak untuk segera dipenuhi.

“Kami menuntut penetapan upah yang layak sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan UMK sebesar Rp4.604.962, penghentian praktik upah murah, serta penurunan harga kebutuhan pokok. Kami juga mendesak pemerintah mencabut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalihkannya untuk jaminan pendidikan gratis, ilmiah, serta demokratis,” tegas Budi saat memberikan keterangan di tengah barisan massa.

Ia menambahkan, massa aksi juga menuntut penghentian eksploitasi alam, penuntasan kasus dugaan KKN—termasuk proyek perbaikan Stadion Mandala Krida—serta penghentian kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan pengemudi ojek online.

Menanggapi situasi tersebut, Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Pratama, mengonfirmasi penanganan di lapangan dilakukan secara terukur demi menjaga stabilitas keamanan di area wisata Malioboro.

“Prioritas kami adalah mengamankan objek vital dan melindungi masyarakat sipil serta wisatawan di sekitar lokasi. Kami mengimbau massa aksi untuk tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak merusak fasilitas umum,” ujar Kombes Pol Aditya Pratama dalam keterangan resminya.

Hingga pukul 20.30 WIB, situasi di sekitar Gedung DPRD DIY terpantau masih tegang. Massa aksi memilih bertahan di kawasan tersebut di bawah pengawasan dan penjagaan ketat aparat keamanan.***

Berita Lainnya

Terkini