Rusuh Eksekusi Tanah di Kampung Bugis Bali

DENPASAR – Eksekusi tanah di kampun Bugis Pulau Serangan Denpasar Bali berlangsung rusuh di mana sejumlah warga, petugas dan seorang pengacara mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Keterangan dihimpun, eksekusi yang dijalankan Pengadilan Negeri Denpasar awalnya mendapat perlawanan warga yang tanah dan bangunan rumahnya digusur, Selasa (3/1/2017).

Sebelumnya, beberapa kali rencana eksekusi sempat gagal lantaran perlawanan warga yang mengklaim mendapatkan tanah dari pemberian Puri Pemecutan kala itu. Perlawanan dilakukan ratusan anak-anak hingga ibu-ibu duduk dan mempertahankan 36 rumah tempat tinggal mereka.

Meski demikian, petugas yang berbekal surat tugas tetap membacakan surat perintah eksekusi di hadapan ratusan warga, bersikukuh merobogkan bangunan dan mengosongkan isinya. Dengan alat berat, 36 rumah yang dihuni sekitar 350 warga di kampung Bugis akhirnya dirobohkan oleh alat berat.

“Kami melihat eksekusi ini sesat, didasarkan kepada ketentuan yang tidak punya dasar hukum,” tandas kuasa hukum warga Rizal Akbar. Warga mengklaim bahwa tanah itu cacat administrasi sehingga mereka melakukan perlawanan.

Jalannya eksekusi itu dilaksanakan pihak PN dengan dikawal ketat aparat kepolisian. Saat petugas gabungan Polri TNI, Pecalang dan Linmas merangasek masuk Warga memilih bertahan hingga tangisan pun pecah. Kerusuhan pun pecah terjadi aksi penyerangan warga dalam mempertahankan diri. BAhkan beberapa orang terluka  terkena proyektil gas air mata, anak panah dan luka lebam lainnya.

Diketahui tercatat 36 kepala keluarga masih menempati lahan seluas 1,12 Hektar yang terletak di kampung Bugis, Desa Serangan Kecamatan Denpasar selatan. Berbekal keputusan Mahkamah Agung untuk perintah Eksekusi terhadap 36 KK yang masih menempati lahan milik Hj. Maisarah.

Kasus ini menyeruak ketika Hj. Maisarah ketika ingin merenovasi rumah beberapa tahun lalu di lokasi sengketa. Warga menghalanginya karena menurut mereka Maisarah bukanlah warga kampung tersebut.

Sejatinya sudah berapa kali upaya damai, namun warga menolak pindah meskipun sudah diberikan waktu selama 3 bulan dan sudah jatuh tempo pada 28 Mei. Akhirnya, termohon menggunakan jalur hukum untuk eksekusi. (rhm)