Jakarta– Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak berdampak bagi masyarakat desa, menuai kritik pedas.
Pernyataan tersebut dinilai terlalu menyederhanakan masalah ekonomi dan berpotensi menyesatkan publik.
Kritik keras ini datang dari Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi.
Menurutnya, logika yang disampaikan Kepala Negara sangat menggelikan jika dihadapkan pada realitas ekonomi nasional saat ini.
“Benar bahwa orang desa tidak bertransaksi pakai dolar, bahkan mungkin belum pernah melihat wujudnya. Orang kota pun sama. Tapi dalam konteks ekonomi kita, pernyataan Presiden itu keliru dan misleading,” ujar Tulus dalam keterangannya, Senin (18/5).
Tulus membeberkan alasan mengapa ambruknya rupiah pasti membuat rakyat kecil, termasuk di pelosok desa, ikut menjerit.
Kuncinya ada pada tingginya ketergantungan Indonesia terhadap barang impor yang transaksinya menggunakan mata uang dolar AS.
Ia kemudian merinci sejumlah komoditas harian yang pasokannya masih bergantung pada pasar luar negeri:
Gandum & Bawang Putih: 100% Impor
Aspal Jalan: 90% Impor
Kedelai & Gas Elpiji: 80% Impor
Bahan Bakar Minyak (BBM): 60% Impor
“Kalau dolar melonjak, biaya impor otomatis membengkak. Imbasnya berantai. Jika harga kedelai dunia naik, ujung-ujungnya harga tempe di pasar desa ikut naik.
Rakyat kecil yang paling tercekik,” kata Tulus, yang juga dikenal sebagai pegiat perlindungan konsumen.
Lebih lanjut, Tulus menjelaskan melonjaknya dolar juga memicu beban berat pada APBN akibat pembengkakan subsidi energi (BBM dan Elpiji).
Di sektor industri, biaya produksi yang meroket berpotensi menggerus *cash flow* perusahaan, yang ujung-ujungnya bisa memicu gelombang PHK massal.
FKBI menilai, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, masyarakat membutuhkan kepastian dan langkah konkret dari pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, bukan sekadar narasi penenang yang tidak akurat.
“Sangat tidak benar kalau ambruknya rupiah bukan urusan orang desa. Secara empiris, dampaknya nyata dirasakan masyarakat kelas bawah, baik di desa maupun kota,” tegas Tulus.
Ia berharap Presiden Prabowo dan jajaran menteri ekonominya fokus menggodok strategi penyelamatan mata uang garuda, alih-alih melempar pernyataan yang justru mengaburkan realitas di lapangan. ***
