Sekda Bali Akui Petani Belum Banyak Manfaatkan Layanan Kredit Sektor Pertanian

Denpasar– Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengakui layanan kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani.

Karenanya, Dewa Indra yang juga selaku Koordinator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Bali terus mendorong optimalisasi pemanfaatan kredit bagi sektor pertanian.

Hal ini sangat penting karena sektor pertanian merupakan penyumbang angka PDRB cukup besar bagi perekonomian Daerah Bali.

Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polda Bali Intensifkan Patroli di Mall hingga Rumah Kos Pendatang

Sekda Dewa Indra menegaskan itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BPD Bali yang berlangsung di Ballroom Prama Sanur Beach, Sabtu 16 Maret 2024.

Sejauh ini, kata Dewa Indra pemerintah melalui lembaga perbankan telah meluncurkan berbagai platform kredit yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM, termasuk di dalamnya petani.

“Program nasional yang telah cukup lama ada KUR dan yang patut kita apresiasi, BPD Bali berhasil menjadi terbaik kedua dalam penyaluran kredit ini,” kata Dewa Indra.

OJK Bali Terus Optimalkan Perluasan KUR Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berkelanjutan

Selain itu, ada pula kredit usaha tani yang murni luncuran BPD Bali yaitu Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (KPSP).

Kekinian, bank ini juga mendukung program Kementerian Pertanian RI dengan menyalurkan kredit usaha alat mesin pertanian (alsintan).

Dengan banyaknya akses permodalan yang dibuka bagi pelaku UMKM dan petani, Dewa Indra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan BPD Bali.

Langkah Intensif Pengendalian inflasi Dorong Optimisme Konsumen di Bali

Hanya saja, ia berkeyakinan banyaknya layanan kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani.

Padahal idealnya, banyaknya akses perbankan yang dibuka, akan makin memudahkan petani dalam mendapat permodalan yang mendukung usaha mereka.

Ditambahkan olehnya, belum optimalnya pemanfaatan kredit disebabkan masih kurangnya literasi sehingga banyak petani yang tidak mengetahui program kredit yang diperuntukkan bagi mereka.

Dekranasda Bali Dukung Langkah Ketut Permata Juliastrid Sari di Grand Final Puteri Indonesia 2024

Berangkat dari kendala tersebut, ia mengajak pemerintah kabupaten/kota melalui OPD terkait mengintensifkan literasi dan edukasi bagi para petani. “Petani belum cukup literasi, ini adalah tugas kita untuk membantu mereka agar dapat memanfaatkan akses keuangan dari lembaga keuangan,” ujarnya.

Ia minta, OPD yang mengurusi bidang pertanian dan koperasi untuk aktif memberikan sosialisasi dan memfasilitasi para petani di wilayah masing-masing.

“Kita perlu memberikan literasi dan pemahaman yang jelas. Kalau tak ada yang memberi penjelasan, petani belum tentu tahu program kredit seperti alsintan,” sebutnya.

Bentuk Satgas Wilayah, Kodam Udayana Siap Amankan WWF ke 10 di Bali

Masih dalam arahannya, birokrat kelahiran Singaraja ini menyinggung pentingnya komitmen pemerintah dalam penguatan sektor pertanian. “Keberpihakan pemerintah pada pertanian sangat penting karena 14 persen PDRB Bali disumbang oleh sektor ini,” ungkapnya.

Data yang diperolehnya dari Dirut BPD Bali menyebutkan bahwa kredit yang tersalurkan untuk sektor pertanian baru mencapai 10 persen.

Dengan kata lain, menurut Dewa Indra, masih banyak petani yang belum memperoleh akses permodalan dari sekian banyak program kredit yang diluncurkan lembaga perbankan.

Inflasi Balinusra Lampaui Nasional, Peran BUMD dan Kerja Sama Antar-Daerah Dioptimalkan

Lanjut Dewa Indra bisa jadi masih ada petani yang memanfaatkan rentenir untuk memperoleh akses permodalan. Ini harus jadi perhatian kita semua.

“Apalagi, seluruh kepala daerah menjadikan pertanian sebagai sektor prioritas dalam visi misi mereka. Saya harap itu bukan hanya retorika,” tandasnya.

Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma dalam sambutannya menegaskan komitmen dalam penguatan sektor UMKM dan pertanian.

Dari Pertemuan BCBS, OJK Tegaskan Perbankan Indonesia dalam Kondisi Baik

Komitmen itu ditunjukkan dengan kesuksesan lembaga keuangan yang dipimpinnya dalam penyaluran KUR.

Hingga bulan Februari 2024, BPD Bali berhasil menyalurkan 49 persen KUR bagi pelaku UMKM. “Ini telah melampaui target minimal 30 persen.

“Sehingga kami memperoleh insentif GWM dari BI,” katanya menambahkan.

Yayasan AHM dan UNEJ Tegaskan Komitmen Berkontribusi pada Pembangunan Daerah

Diketahui insentif GWM (Giro Wajib Minimum) diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang belum pulih, KUR dan kredit hijau.

Apresiasi terhadap komitmen BPD Bali dalam penyaluran KUR dan kredit bagi usaha perhatian juga disampaikan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali Nusra Ananda R Mooy.

OJK mencatat, saat ini industri jasa keuangan Daerah Bali terjaga stabil dan solid. “Gambaran ini akan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi Daerah Bali,” pungkasnya.

Banjir Rendam 11 Kecamatan di Kabupaten Demak

Acara Rakor juga diisi peluncuran program kredit Alsintan dan pemberian materi oleh sejumlah narasumber. Rakor mengusung tema “Optimalisasi Penyaluran KUR Melalui Sinergi dan Kolaborasi Satu Hati, Satu Kata dan Satu Tindakan”, diikuti Sekda Kabupaten/Kota serta OPD yang mengurusi bidang pertanian.***