Denpasar– Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya peran partai politik sebagai institusi pendidikan politik yang mengutamakan penguatan kaderisasi dan pengawal kepentingan rakyat, bukan sekadar terjebak dalam pragmatisme elektoral.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Koster saat memberikan sambutan kunci (keynote speech) pada acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) periode 2025–2030, serta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang diselenggarakan di Hotel Harris Cokroaminoto, Denpasar, pada Minggu (2 Agustus 2026).
Di hadapan para kader dan pengurus partai yang hadir, Koster mengingatkan agar partai politik tidak boleh larut dalam kompetisi elektoral semata.
Menurutnya, partai politik wajib kembali kepada jati dirinya sebagai institusi pendidikan politik yang memiliki fungsi mulia dalam mengkader masyarakat serta mengawal aspirasi rakyat.
“Partai politik tidak boleh larut dalam kompetisi elektoral semata. Tetapi harus kembali kepada jati dirinya sebagai institusi pendidikan politik, penguatan kaderisasi, dan pengawal kepentingan rakyat,” tegas Wayan Koster di hadapan ratusan kader dan peserta Rakerda Partai Hanura se Bali.
Lebih lanjut, Gubernur Koster mengingatkan bahwa apabila partai politik gagal menjalankan fungsi pendidikan politiknya dengan baik, maka ruang kosong tersebut akan diisi oleh disinformasi, kabar bohong (hoaks), fitnah, ujaran kebencian, serta politik identitas yang pada akhirnya dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
Oleh karena itu, ia menyampaikan harapan besar agar Partai Hanura dapat terus mengambil peran strategis dalam membangun peradaban politik yang dewasa, rasional, dan beretika di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Koster memaparkan bahwa Provinsi Bali memiliki modal sosial yang sangat kuat. Masyarakat Bali diwarisi nilai-nilai luhur yang mengajarkan harmoni, keseimbangan, gotong royong, musyawarah, serta sikap saling menghormati antar-sesama.
Nilai-nilai luhur tersebut, imbuhnya, tidak boleh hanya berhenti menjadi slogan semata, melainkan harus dihidupkan dalam praktik politik sehari-hari. Koster meyakini bahwa politik yang berbudaya adalah politik yang menjunjung tinggi etika, bukan politik yang saling menjatuhkan.
“Politik yang berbudaya bukan politik yang saling menjatuhkan. Politik yang berbudaya adalah politik yang berlomba menghadirkan solusi, tidak membangun permusuhan, dan berorientasi pada pembangunan kepercayaan masyarakat,” ujar Koster.
Gubernur Koster mengajak seluruh kader Partai Hanura untuk terus merawat semangat kebangsaan dan kerakyatan sejalan dengan visi pembangunan daerah di Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.***
