Yogyakarta-Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil menggelar unjuk rasa dengan memblokade kawasan Simpang Empat Jalan Jenderal Sudirman atau Simpang Gramedia, Kota Yogyakarta, Selasa 1 September 2026.
Aksi yang berlangsung sejak petang hingga malam hari tersebut sempat diwarnai ketegangan dan gesekan dengan warga lokal sebelum akhirnya kembali terkendali melalui mediasi aparat kepolisian.
Massa aksi mulai tiba di lokasi sekitar pukul 16.20 WIB dan langsung menduduki tengah perempatan vital tersebut dengan membentuk lingkaran besar.
Akibat penutupan jalur ini, arus lalu lintas dari dan menuju kawasan Malioboro serta Jalan Solo terpaksa dialihkan oleh pihak kepolisian ke sejumlah jalur alternatif guna mengurai kemacetan.
Perwakilan massa dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Mesa, menjelaskan gerakan ini pada mulanya diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa UGM.
Namun, seiring berjalannya proses konsolidasi, gerakan tersebut meluas dan melebur dengan berbagai elemen kampus, organisasi masyarakat, hingga warga sipil secara umum. Simpang Gramedia dipilih secara sadar sebagai lokasi unjuk rasa karena dianggap sebagai titik strategis untuk merepresentasikan berbagai problem sosial yang ada.
“Perempatan Gramedia ini merupakan titik vital. Harapannya, apa yang diaspirasikan dan jadi keresahan ini bisa mewakili serta menyuarakan orang-orang yang tidak bisa melakukan aksi karena dituntut pekerjaan, kondisi ekonomi, kebijakan, regulasi, dan banyak pengabaian negara terhadap masyarakat. Awalnya diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa UGM, namun sejak konsolidasi sudah melebur menjadi Aliansi Masyarakat Sipil,” ujar Mesa saat ditemui di lokasi aksi.
Dalam berbagai orasi yang disampaikan, massa menyoroti sejumlah isu nasional krusial, di antaranya ketimpangan alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), minimnya porsi anggaran untuk sektor pendidikan dan penanganan bencana, serta pelaksanaan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Risyad, selaku perwakilan massa dari UPN Veteran Yogyakarta, menilai bahwa kebijakan anggaran pemerintah saat ini masih belum mencerminkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil, termasuk dalam hal mitigasi bencana daerah di wilayah NTT, Sumatra, dan Kalimantan. Menurutnya, dominasi anggaran untuk program tertentu telah menggerus alokasi sektor dasar.
“Kita saat ini juga masih dijajah oleh anggaran RAPBN, di mana MBG masih mendominasi anggaran pendidikan, sementara anggaran kebencanaan masih minim,” tegas Risyad dalam orasinya.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh persoalan yang disuarakan oleh ratusan massa aksi pada dasarnya bermuara pada satu titik evaluasi utama terhadap kepemimpinan nasional.
“Alih-alih kita punya banyak tuntutan, mungkin bisa sampai 200 tuntutan, lebih baik disederhanakan ke akar permasalahannya, yaitu rezim hari ini,” pungkas Risyad.
Situasi di lapangan sempat memanas ketika aksi berlanjut hingga malam hari. Sekitar pukul 19.02 WIB, ketegangan pecah di depan Pos Polisi Simpang Gramedia akibat aksi adu argumen dan teriak antara peserta unjuk rasa dengan sekelompok warga lokal yang meminta agar jalan segera dibuka karena dinilai mengganggu aktivitas publik. Potensi gesekan yang lebih besar membuat sebagian massa sempat bergerak mundur ke arah utara menuju Jalan C. Simanjuntak pada pukul 19.05 WIB.
Menanggapi situasi yang kurang kondusif tersebut, aparat kepolisian langsung mengambil langkah cepat dengan melakukan mediasi bersama perwakilan massa pada pukul 19.10 WIB. Setelah diskusi intensif guna meredam ketegangan, petugas kepolisian kembali ke area Simpang Gramedia pada pukul 19.23 WIB, diikuti oleh massa aksi yang kembali merapatkan barisan di tengah jalan dua menit berselang untuk melanjutkan orasi politik.
Hingga pukul 21.00 WIB, massa aksi dilaporkan masih bertahan di kawasan Simpang Gramedia di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian yang terus bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi penyampaian pendapat di muka umum tersebut.
