Bawaslu Bali: Terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan saat Jalan Sehat Bahagia di Jembrana

Jembrana – Bawaslu Provinsi Bali menyatakan terjadi pelanggaran administrasi pemilihan saat kegiatan jalan sehat bahagia di Kabupaten Jembrana.

Hal itu terungkap setelah Bawaslu Provinsi Bali telah menyelesaikan pemeriksaan terkait Laporan yang diajukan oleh Pelapor: I Putu Dwita, S.Pt..

Putu Dwita melaporkan dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang mana juga sekaligus sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Koster – Giri, Kembang – Ipat Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PG/Prov/17.00/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024.

Diketahui, status Laporan terhadap Terlapor: Ketua KPU Jembrana, hasil pemeriksaan Bawaslu Provinsi Bali nyatakan terbukti terjadi pelanggaran.

Bawaslu Provinsi Bali menyatakan atau merekomendasikan telah terbukti terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Adapun yang berkedudukan sebagai Terlapor adalah Ketua KPU Kabupaten Jembrana, atas nama I Ketut Adi Sanjaya.

Diketahui, substansi peristiwa yg dilaporkan adalah terkait tindakan pembiaran oleh KPU Kab. Jembrana yg menyebabkan terjadinya dugaan pelanggaran Kampanye Pilkada dalam kegiatan

“Jalan Sehat Bahagia” pada hari Minggu, tgl 13 Oktober 2024.

Melalui serangkaian proses pemeriksaan yang sangat ketat dan komprehensif yaitu dari awal penerimaan laporan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024.

Kemudian pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, Bawaslu Kab. Jembrana, bukti-bukti maupun saksi-saksi.

Berdasar pemeriksaan Laporan tersebut pihak Bawaslu Provinsi Bali menyatakan atau merekomendasikan telah terbukti terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Bawaslu Provinsi Bali dalam amar rekomendasinya, pada pokoknya menyatakan dengan tegas bahwa “Merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan”.

Hasil pemeriksaan Bawaslu Provinsi Bali yang telah merekomendasikan terbukti terjadi pelanggaran administrasi tersebut membuktikan bahwa langkah hukum pelaporan yg telah dilakukan Pelapor memang sangat beralasan dan berdasarkan hukum.

Hal itu, sekaligus menepis keraguan serta kesan pesimis sejumlah pihak atas substansi laporan yang diajukan tersebut.

Dengan adanya hasil pemeriksaan ini, pihak Pelapor beserta Tim Hukum Koster – Giri, Kembang – Ipat Kabupaten Jembrana yang turut mengawal proses hukum tersebut mengharapkan agar seluruh penyelenggara Pilkada khususnya di Bali dapat melakukan tugasnya dengan lebih fokus.

Penyelenggara Pilkada agar berhati-hati dan mentaati ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan Pilkada.

Tak kalah pentingnya wajib melaksanakan prinsip integritas serta profesional Penyelenggara Pemilihan secara sungguh-sungguh dan konsekuen.

Dengan demikian, pelaksanaan tahapan Pilkada termasuk pada masa kampanye ini berjalan dengan tertib. ***