Dibutuhkan Peran Aktif Seluruh Kementerian dan Lembaga dalam Reforma Agraria

Kepala KSP Dr. Moeldoko saat memberikan arahan/Dok.KSP

Jakarta – Reforma agraria sulit diselesaikan secara parsial oleh satu atau dua pihak, karenanya dibutuhkan kerja sama proaktif dari semua sektor kementerian dan kelembagaan. Demikian Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko menyampaikan dalam arahan Diskusi Publik Road To Wakatobi secara daring, Rabu (01/09/2021)

“Tidak cukup hanya Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) saja, Kementerian dan Lembaga lain dibutuhkan untuk proaktif sehingga tanah yang diberikan kepada masyarakat bisa memberikan pertumbuhan ekonomi,” katanya. 

Ia menjelaskan, proses redistribusi tanah konflik agraria kepada masyarakat baru mencapai 26,67 persen dari target 4,5 juta hektar lahan konflik. 

Lemahnya capaian ini karena belum terlaksananya kegiatan pelepasan hutan untuk reforma agraria.

Pemerintah telah menerima 1.191 kasus pengaduan konflik agraria yang masuk ke istana melalui KSP.  

Tahun 2021 pemerintah telah menargetkan percepatan penyelesaian 137 konflik agraria yang terdiri dari 105 kasus/lokus di kawasan hutan dan 32 di kawasan non hutan. 

Sebelumnya Moeldoko telah menerbitkan SK Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021.

Tim tersebut terdiri dari beberapa Kementerian/Lembaga, TNI/Polisi, dengan aktivis CSO di tingkat nasional. 

Sementara itu Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menekankan, penyelesaian konflik agraria jangan sampai merugikan masyarakat adat dan masyarakat setempat, tapi menguntungkan pengusaha saja.

Diskusi daring tersebut juga membahas tentang legalisasi aset pemukiman masyarakat di atas air pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

Diskusi dihadiri Kepala KSP, Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN, Gubernur Kep. Riau, Walikota Bupati se-Kep. Riau serta Kepala Kantor Wilayah seluruh Indonesia. (pyd)