Doxing dan Label Hoax terhadap Karya Jurnalistik Ancaman Serius Kebebasan Pers

Fenomena lain dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis adalah berkelindannya pelanggaran kode etik dibanyak kasus kekerasan terhadap wartawan. Pelanggaran kode etik menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kekerasan.

Meskipun secara hukum apapun alasannya kekerasan fisik kepada wartawan tidak diperkenankan, karena tersediannya mekanisme penyelesaian sengketa pers di Dewan Pers.

LBH Pers mencermati, potensi kasus pemidanaan kepada wartawan semakin terbuka lebar dengan preseden tiga putusan yang hakim yang menjatuhkan vonis pidana kepada tiga wartawan, Sadli Saleh, Diananta dan Asrul.

Kriminalisasi Narasumber Ancam Kebebasan Pers di Indonesia

Dari ketiga kasus terlihat pola hakim menjatuhkan vonis pidana, beberapa diantaranya adalah menggunakan dokumen keputusan etik Dewan Pers untuk melegitimasi pelanggaran hukum yang terjadi meskipun Dewan Pers sudah secara tegas menyampaikan bahwa proses sengketa terhadap karya jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme sengketa pers di Dewan Pers.

Meskipun pendapat Dewan Pers tentang keputusan pelanggaran etik digunakan dalam pertimbangan oleh Hakim namun di aspek lain Hakim tidak menggunakan argumentasi Dewan Pers yang menyatakan penyelesaiannya harus diselesaikan melalui mekanisme sengketa pers.

Pola lain yang juga serupa adalah dimana lembaga-lembaga penegak hukum dari tingkat penyelidikan hingga pengadilan terkadang “mengabaikan” rekomendasi/penilaian Dewan Pers. Padahal dalam kerja-kerja Dewan Pers berdasarkan mandat dari UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dipandang “Tidak setara” antara Dewan Pers dengan Institusi Negara atau Penegak Hukum lainnya, berakibat tidak kasus kriminalisasi terus berlanjut dan membahayakan kebebasan pers.

Dewan Pers Sebut 230 Media Terverifikasi dari 43 Ribuan Portal Berita