DPRD DIY Soroti Tingginya Angka Anak Tidak Sekolah dan Penurunan BOSDA

Yogyakarta– DPRD DIY menyoroti tingginya jumlah anak tidak sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mencapai 13.669 anak per Maret 2026.

Kondisi ini disampaikan bersamaan dengan turunnya anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) akibat pemangkasan dari pemerintah pusat.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menjelaskan, total anggaran BOSDA DIY tahun 2026 sebesar Rp196,72 miliar.

Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp206,13 miliar, atau berkurang sekitar Rp9,41 miliar.

“Pemangkasan anggaran ini berdampak langsung terhadap pendidikan di DIY,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (7/5/2026).

Eko merinci, BOSDA tahun 2026 dialokasikan untuk SMA Negeri sebesar Rp62,9 miliar, SMK Negeri Rp98,35 miliar, dan SLB Negeri Rp10,09 miliar.

Sementara hibah BOSDA untuk sekolah swasta terdiri dari SMA/MA swasta Rp7,46 miliar, SMK swasta Rp11,5 miliar, dan SLB swasta Rp6,28 miliar.

Selain itu, DPRD DIY menemukan tingginya angka anak tidak sekolah. Dari total 13.669 anak, sebanyak 8.066 telah diverifikasi, sementara 5.603 lainnya masih dalam proses pendataan.

Dari hasil verifikasi, tercatat 2.067 anak sudah bekerja dan 1.170 anak menolak kembali bersekolah.

Menurut Eko, terdapat sedikitnya 18 faktor penyebab anak tidak sekolah, mulai dari persoalan ekonomi, pengaruh lingkungan, jarak sekolah, pernikahan dini, hingga anggapan bahwa pendidikan yang dimiliki sudah cukup.

“Anak usia sekolah memiliki hak asasi untuk mendapatkan akses pendidikan. Ini juga amanat konstitusi,” tegasnya.

DPRD DIY meminta Pemda DIY segera melakukan konsolidasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Langkah lain yang didorong adalah dialog langsung dengan keluarga anak tidak sekolah guna mengetahui akar masalah.

“Pemda wajib memberikan fasilitasi penuh, baik biaya, sarana prasarana, maupun dukungan lainnya,” jelas Eko.

Solusi pembiayaan, lanjutnya, dapat dilakukan melalui peningkatan BOSDA, optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP), serta dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan dan yayasan pendidikan.

DPRD DIY juga mendesak pemerintah pusat membatalkan pemangkasan anggaran BOSDA.

Meski demikian, Eko optimistis persoalan anak tidak sekolah di DIY dapat ditekan dengan adanya kehendak politik yang kuat dari pemerintah daerah maupun pusat. “Harapan kita ke depan, angka anak tidak sekolah di DIY bisa mencapai 0 persen,” pungkasnya. ***