Dualisme KADIN Jabar Berlarut, Program Ekonomi Daerah Terancam Tersendat

Bandung – Dualisme kepemimpinan di tubuh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat yang tak kunjung usai memicu keprihatinan para pelaku usaha di daerah.

Sebanyak 16 Ketua KADIN kabupaten/kota di Jawa Barat mendesak KADIN Indonesia, khususnya Ketua Umum Anindya Bakrie, untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang dinilai telah mengganggu roda organisasi dan berdampak pada iklim usaha di daerah.

Desakan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Jurnalis Ekonomi Indonesia (FJE Indonesia) bertema “Mengobrol Bersama Pengrus KADIN Jabar” yang digelar di Hotel Horison Bandung, Selasa (9/6/2026).

Diskusi yang dipandu Koordinator FJE Indonesia, Krista Riyanto, itu dihadiri wartawan ekonomi serta 16 Ketua KADIN kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Para peserta menilai konflik berkepanjangan tidak hanya mencederai marwah organisasi pengusaha terbesar di Indonesia, tetapi juga menghambat berbagai program yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua KADIN Kabupaten Garut, Rajab Priyadi, mengatakan seluruh pengurus KADIN di daerah menginginkan penyelesaian yang adil dan dapat diterima semua pihak.

“Kami dari 16 KADIN kabupaten dan kota di Jawa Barat meminta konflik ini segera diselesaikan dengan cara apa pun yang terbaik demi kepentingan organisasi dan dunia usaha,” ujarnya.

Menurut Rajab, mediasi langsung dari Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, merupakan langkah paling tepat untuk mengakhiri perselisihan yang telah berlarut-larut.

Bahkan, apabila diperlukan, ia mengusulkan digelarnya kembali Musyawarah Provinsi (Musprov) KADIN Jawa Barat guna menghasilkan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat dan diterima oleh seluruh pihak.

Rajab menegaskan, dampak paling nyata dari konflik tersebut adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap organisasi yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

“KADIN adalah wadah pengusaha yang membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat dunia usaha. Ketika terjadi konflik berkepanjangan, banyak program menjadi terhambat,” katanya.

Ia juga berharap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dapat turut membantu mencarikan jalan keluar apabila upaya penyelesaian yang dilakukan KADIN Indonesia belum membuahkan hasil.

“Kang Dedi Mulyadi dikenal mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Mudah-mudahan beliau juga bisa membantu mencairkan kebuntuan ini,” ujarnya.

Keprihatinan serupa disampaikan Ketua KADIN Karawang, Aris Susanto. Menurutnya, Jawa Barat sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan organisasi pengusaha yang solid agar dapat menjalankan perannya secara optimal.

“Kami sangat prihatin karena keberadaan dua kepemimpinan membuat gerak organisasi dan program ekonomi menjadi tidak optimal,” katanya.

Pandangan senada juga disampaikan pengurus KADIN dari Kota dan Kabupaten Bogor, Sukabumi, serta Indramayu.

Usulkan Status Quo

Dalam forum tersebut, para pengurus KADIN daerah juga mengusulkan agar KADIN Indonesia menetapkan status quo terhadap kepengurusan KADIN Jawa Barat hingga tercapai penyelesaian yang disepakati seluruh pihak.

Saat ini, dualisme kepemimpinan KADIN Jawa Barat masih bergulir melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Bandung.

Konflik melibatkan dua kubu, yakni Nizar Sungkar dan Almer Faiq Rusydi. Perselisihan bermula setelah masing-masing pihak mengklaim legitimasi melalui proses organisasi yang berbeda pada akhir 2025.

Almer Faiq Rusydi terpilih melalui Musprov di Bogor dan telah dilantik oleh KADIN Indonesia untuk masa bakti 2025–2030. Namun, kepengurusan tersebut kemudian digugat oleh kubu Nizar Sungkar yang terpilih melalui Musyawarah Provinsi Luar Biasa di Bandung.

Persoalan pun berlanjut ke meja hijau. Nizar Sungkar mengajukan gugatan perdata senilai Rp20 miliar ke Pengadilan Negeri Bandung terkait pengesahan kepengurusan KADIN Jawa Barat.

Sementara itu, pengurus KADIN daerah yang diwakili KADIN Garut dan Indramayu juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bagi para pelaku usaha di Jawa Barat, penyelesaian konflik ini tidak lagi sekadar menyangkut perebutan kepemimpinan organisasi.

Lebih dari itu, mereka berharap KADIN dapat kembali fokus menjalankan perannya sebagai motor penggerak dunia usaha, mitra pemerintah, dan pengawal pertumbuhan ekonomi di salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia.***