Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang efisien, transparan, dan berintegritas.
Upaya ini prosedur administratif dan strategi nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui konsolidasi pengadaan dan mekanisme clearing house.
Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menekankan konsolidasi pengadaan yang telah berjalan sejak 2023 terbukti mampu menekan biaya sekaligus mempercepat proses.
“Dengan konsolidasi, kebutuhan barang sejenis di berbagai perangkat daerah dapat dipenuhi secara lebih efisien. Hasilnya, harga lebih kompetitif dan anggaran lebih hemat,” ujarnya saat membuka kegiatan advokasi pengadaan di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (19/8).
Mekanisme clearing house hadir sebagai ruang konsultasi prapengadaan, memberikan kepastian bagi pengelola dalam mengambil keputusan.
“Integritas adalah kunci. Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang rawan praktik KKN. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus dijaga dengan komitmen penuh,” tegas Dewa Made Indra.
Apresiasi pun datang dari Plt. Direktur Advokasi LKPP Firmansyah, yang menilai langkah Pemprov Bali sebagai terobosan penting dalam memperkuat industri dalam negeri dan memberdayakan UMK-K.
Ia menekankan keberhasilan pengadaan tidak diukur dari selesainya transaksi, tetapi dari dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dengan strategi konsolidasi dan tata kelola yang akuntabel, Pemprov Bali meneguhkan diri sebagai pionir dalam menghadirkan pengadaan barang dan jasa yang bukan sekadar efisien, tetapi juga berkeadilan dan berpihak pada rakyat.***
