Kabarnusa.com – Presiden Joko Widodo diminta turun tangan membangun komunikasi yang baik dengan lembaga negara khususnya dalam menyelesaikan ketegangan hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Penasihat hukum dari Indonesia Police Watch (IPW) Jonson Pandjaitan mengatakan sejatinya kasus penangkapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri tak lepas dari imbas politik pemilihan terhadap Kapolri Komjen Budi Gunawan.
Kata dia Imbas itu mengarah pada problem etika antarlembaga negara. Hanya saja menurutnya, dalam masalah itu, presiden terlibat penuh menurut UU dalam pemilihan Kapolri setelah Kompolnas dan Institusi Polri.
Solusinya Jokowi harus turun tangan dan bukan hanya sekedar marah-marah dan pidato. Presiden harus mempertegas MoU yang pernah terjadi antara Polri dan KPK.
Harus dipertegas peran seperti dalam pemberantasan korupsi dan kemudian merujuk pada kasus-kasus sebelumnya yang membuat kedua lembaga tersebut sempat gesek-gesekan.
“Presiden harus proaktif membangun komunikasi, saling pengertian, di antara kedua lembaga tersebut sambil belajar dari kasus-kasus sebelumnya dan bagaimana penyelesaiannya,” tukasnya.
Jika tidak, dilakukan maka kedua institusi tersebut akan saling perang terbuka. “Antar kedua lembaga negara itu akan saling kunci mengunci kasus, saling sikut-sikutan di lapangan,” tutupnya. (kto)
