Kemenkumham dan BPK RI Gelar Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan 2024

Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, menyatakan tata kelola keuangan yang berkualitas akan tetap menjadi fokus utama selama masa transisi.

Langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Supratman menegaskan komitmen pada tata kelola keuangan berkualitas di masa transisi saat membuka pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) 2024.

Ia menjelaskan, laporan keuangan ini akan mencakup data dari Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang mana akan dikonsolidasikan oleh Kementerian Hukum.

Menkum juga meminta dukungan dari seluruh satuan kerja untuk bersinergi dan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

“Saya berpesan kepada seluruh jajaran di Unit Pusat, Kanwil, dan UPT yang menjadi obyek pemeriksaan agar bersikap kooperatif, informatif, responsif, dan tepat waktu saat pemeriksaan berlangsung,” tegas Supratman.

Supratman menekankan bahwa Kemenkumham berkomitmen penuh dalam menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi BPK.

“Berdasarkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sampai dengan semester I tahun 2024, persentase tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi sebesar 90,38 persen. Ini menunjukkan komitmen kami dalam menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK,” kata pria asal Sulawesi ini.

Menkum Supratman menyadari betul pentingnya pengawasan dari BPK. Ia meyakini bahwa hasil audit dan rekomendasi dari lembaga tersebut akan menjadi panduan berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami akan terus berupaya menjadikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK sebagai alat evaluasi yang konstruktif. Tujuannya jelas, yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja, kualitas layanan, serta pengelolaan keuangan dan BMN yang lebih baik lagi,” imbuh Supratman.

Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Negara 1, Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan pujian kepada Kemenkumham atas pengelolaan anggarannya yang dinilai sangat baik. Beliau menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan dampak positif pada pengelolaan organisasi Kemenkumham secara menyeluruh.

“Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu contoh kementerian yang ideal dalam pengelolaan anggarannya,” ujar Nyoman.

Pengelolaan keuangan yang baik mencakup seluruh kegiatan, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak terkait untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Tim Pemeriksa BPK RI telah menyelesaikan pemeriksaan awal Laporan Keuangan Kemenkumham 2024 pada Oktober-Desember 2024 dan akan melanjutkan pemeriksaan hingga Mei 2025.

Kegiatan Entry Meeting dihadiri pimpinan tinggi Kemenkumham, Tim Pemeriksa BPK RI, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan Kemenimipas, serta Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, baik secara langsung maupun virtual. ***