Kemnaker Gandeng PT PKSS Tekan Pengangguran Lewat Perluasan Pasar Kerja dan Vokasi

Jakarta -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat kolaborasi strategis dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) guna memperluas akses kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi pencari kerja di Indonesia.

Langkah ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan tenaga kerja dengan standar kebutuhan industri saat ini.

Penandatanganan Kesepahaman Bersama (MoU) tersebut dilakukan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, bersama Direktur PT PKSS, Sadmiadi, di Jakarta pada Selasa (1/9/2026).

Kerja sama ini menandai komitmen bersama antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan ekosistem penempatan tenaga kerja yang lebih efektif dan akuntabel.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyatakan  sinergi lintas sektor ini sangat esensial agar proses penempatan tenaga kerja dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, keselarasan antara profil kompetensi pencari kerja dan kebutuhan perusahaan harus dibangun sejak tahap awal rekrutmen.

“Kita ingin kerja sama ini tidak berhenti pada proses rekrutmen, tetapi juga memastikan pencari kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, ada titik temu antara kebutuhan perusahaan dan kesiapan tenaga kerja,” ujar Cris dalam keterangannya.

Ia menambahkan, efektivitas kolaborasi antara PKSS dan Pusat Pasar Kerja (Pasker) Kemnaker selama ini telah terbukti melalui tingginya antusiasme publik pada program walking interview.

Model rekrutmen langsung tersebut dinilai mampu memfasilitasi pertemuan secara transparan antara perusahaan dan kandidat potensial.

“Antusiasme masyarakat dalam setiap kegiatan walking interview menunjukkan bahwa pencari kerja membutuhkan akses terhadap informasi dan proses rekrutmen yang jelas. Ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan masyarakat terhadap layanan pasar kerja yang difasilitasi pemerintah bersama mitra dunia usaha,” ungkap Cris.

Seiring dengan tingginya kepercayaan publik, Cris menekankan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan seleksi. Pihaknya turut mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan rekrutmen yang mencatut nama pejabat maupun institusi Kemnaker.

“Kalau ada pihak yang mengatasnamakan Kemnaker kemudian meminta sejumlah uang dalam proses rekrutmen atau pemagangan, masyarakat harus waspada. Proses resmi tidak meminta imbalan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

Di samping memperluas akses penempatan, kerja sama ini juga berfokus pada penanganan kesenjangan keterampilan (skills gap). Bagi kandidat yang belum memenuhi kualifikasi awal, Kemnaker menyediakan fasilitasi peningkatan kompetensi melalui program pelatihan vokasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai wilayah.

“Kita tidak ingin pencari kerja yang belum lolos seleksi kemudian berhenti begitu saja. Mereka harus diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga pada kesempatan berikutnya memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima bekerja,” jelas Cris.

Program pembinaan komprehensif tersebut mencakup penguatan keterampilan teknis serta kesiapan mental menghadapi dunia profesional. Peserta akan dibekali pelatihan penyusunan CV yang profesional hingga simulasi wawancara kerja, sehingga mereka mampu mengenali kebutuhan industri dan memasarkan potensi diri secara optimal.***