Mathlaul Anwar Diminta Turut Persempit Ruang Paham Radikal dan Intoleransi

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima audiensi DPP Mathlaul Anwar di Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (25/3/201)/KSP.

Jakarta – Sebagai organisasi masyarakat pendidikan Islam berbasis
madrasah, Mathlaul Anwar perlu terlibat dalam mempersempit ruang tumbuhnya
paham radikal dan intoleransi di Indonesia.

“Mathlaul Anwar bisa menjadi strategic partner Pemerintah dalam pembangunan
SDM,” ungkapKepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima audiensi DPP
Mathlaul Anwar di Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Moeldoko mengapresiasi Mathlaul Anwar sebagai penggerak sektor pendidikan yang
mandiri telah berkontribusi menerapkan nilai-nilai Pancasila. Terlebih, hingga
saat ini telah memiliki lebih dari 2.000 madrasah di 33 Provinsi dan 70
perguruan setingkat SD, SMP, dan SMA serta satu perguruan tinggi.

Didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin, Moeldoko
ikut mendukung usulan nama KH. Mas Abdurrahman yang merupakan pendiri Mathlaul
Anwar sebagai salah satu pahlawan nasional bidang pendidikan.

“Kami siap ikut menyuarakan. Apalagi, KH Mas Abdurrahman punya kontribusi luar
biasa untuk bangsa dari sisi pembangunan SDM,” ujar Moeldoko.

Ketua Bidang II Mathlaul Anwar Jihaduddin menyampaikan, pihaknya sudah
mengirimkan usulan pahlawan nasional KH. Mas Abdurrahman ke Kementerian
Sosial.

Kata dia, Mathlaul Anwar telah melengkapi persyaratan-persyaratan yang
dibutuhkan sebagai bahan verifikasi.

“Kami menyadari, kepahlawanan KH. Mas Abdurrahman bukan dalam pergerakkan
melainkan pendidikan. Beliau sudah berkontribusi membangun pendidikan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelas Jihaduddin.

Ketua Umum DPP Mathlaul Anwar Ahmad Sadeli Karim menambahkan, pihaknya juga
berharap kehadiran Presiden Joko Widodo dalam Muktamar ke 20 dan Munas
Muslimat ke-5 Mathlaul Anwar yang akan berlangsung pada 2 April 2021.

Ahmad menjelaskan, Presiden Joko Widodo bisa hadir secara virtual pada
Muktamar dengan tema Menata Umat Merekat Bangsa yang akan berlangsung di
Bogor, Jawa Barat itu.

Presiden diharapkan bisa hadir secara virtual. Muktamar kali ini juga akan
melibatkan seluruh perwakilan di 33 provinsi dan mengundang Gubernur DKI
Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, hingga kepala daerah Banten dan
Bogor. (rhm)