Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Kukuhkan 20 WNI Baru dan Lantik Pejabat Fungsional APBN

Denpasar -Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, memimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi 20 orang pemohon serta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan APBN.

Kegiatan yang berlangsung khidmat di Ruang Darmawangsa pada Selasa (18/8) ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kebangsaan sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Sebanyak 20 orang secara resmi disumpah dan dikukuhkan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Dalam arahannya, Eem Nurmanah menekankan  status kewarganegaraan tidak sekadar memberikan hak dan kedudukan hukum, melainkan juga melekatkan tanggung jawab besar untuk setia kepada Pancasila, menaati hukum, dan membangun negeri.

Menjadi Warga Negara Indonesia bukan hanya tentang memperoleh status kewarganegaraan, tetapi juga tentang menerima tanggung jawab untuk menjunjung tinggi Pancasila, menaati hukum, melaksanakan kewajiban, serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

“Saya berharap momentum ini menjadi awal bagi Saudara untuk benar-benar menjadi bagian dari Indonesia dan turut memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa,” ujar Eem Nurmanah.

Selain itu, Kakanwil mengingatkan para WNI baru tersebut agar segera menuntaskan kewajiban administratif.

Para peserta diberikan batas waktu selama 14 hari kerja untuk mengembalikan dokumen kewarganegaraan asing kepada instansi berwenang demi menjamin tertib administrasi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam rangkaian acara yang sama, Eem Nurmanah juga melantik satu orang pegawai internal Kanwil Kemenkum Bali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan APBN. Ia menegaskan bahwa posisi ini memegang peran vital dalam menjaga efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas keuangan negara.

“Setiap rupiah APBN harus dikelola dengan integritas dan dipertanggungjawabkan. Orientasi kita bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat dan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat di Bali,” tegas Eem.

Lebih lanjut, Kakanwil menginstruksikan pejabat fungsional yang baru dilantik agar memperkuat koordinasi internal dan aktif memberikan pendampingan teknis kepada para pengelola kegiatan.

Baginya, tata kelola keuangan yang optimal merupakan fondasi utama dalam menunjang kelancaran seluruh tugas dan fungsi pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

Seluruh rangkaian acara pelantikan berlangsung tertib dan lancar. Penyelenggaraan dua agenda penting dalam satu kegiatan ini merefleksikan luasnya cakupan pengabdian kepada negara, yang dijalankan melalui kesadaran warga negara yang taat hukum serta profesionalisme aparatur yang berintegritas tinggi.***