Presiden Jokowi : Fasilitas Kesehatan Harus Mengacu Standar Kemenkes

Presiden Joko Widodo/foto: Biro Pers Setpres

Jakarta – Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk terus
berupaya menekan laju penyebaran Covid-19.

“Ini penting sekali sehingga kita harapkan nanti angka kematian akan semakin
menurun, angka kesembuhan akan semakin lebih baik lagi,” ujar Presiden saat
memimpin rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional melalui konferensi video dari Istana Merdeka,
Jakarta, (28/9/2020).

Standar pengobatan dan perawatan bagi pasien Covid-19 baik itu di ICU maupun
ruang isolasi juga harus mengacu pada standar yang sama yang diberikan
Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan laporan terbaru yang diperoleh Presiden, kemarin, rata-rata kasus
aktif di Indonesia berada pada angka 22,46 persen. Angka tersebut mendekati
rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 23,13 persen.

Apabila dibandingkan dengan data bulan lalu, rata-rata kematian akibat
Covid-19 di Indonesia juga menurun dari 4,33 persen menjadi 3,77 persen. Meski
perlu diakui bahwa angka tersebut masih di atas rata-rata kematian dunia yang
berada pada angka 3,01 persen.

“Ini menjadi tugas kita bersama untuk menekan lagi agar rata-rata kematian di
negara kita bisa terus menurun,” sambungnya. Presiden juga mengatakan, kepada
Komite Penanganan Covid-19 bahwa pola atau metode intervensi lokal harus dapat
diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurutnya, intervensi lokal atau pembatasan berskala mikro di tingkat desa,
kampung, RT, RW, dan lingkup lokal lainnya tersebut jauh lebih efektif apabila
dilakukan secara berulang dan sesuai dengan data penyebaran wilayah di satuan
kecil.

Artinya pembatasan berskala mikro baik itu di tingkat desa, kampung, RW, RT,
kantor, maupun pondok pesantren saya kita itu lebih efektif. Mini lockdown
yang berulang itu akan lebih efektif.

“Jangan sampai kita generalisir satu kota, kabupaten, apalagi satu provinsi,
ini akan merugikan banyak orang,” jelasnya. Kepala Negara meminta jajarannya
untuk merencanakan betul seawal mungkin mengenai pelaksanaannya.

“Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail kapan
dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, hingga siapa yang divaksin
pertama,” tutupnya. (riz)