Program Koperasi Desa Merah Putih Disorot, UGM Ingatkan Risiko ‘Proyek Papan Nama”

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Hempri Suyatna mengingatkan membangun koperasi bukan sekadar bagi-bagi fasilitas fisik atau suntikan modal dari bank. Koperasi harus dikembalikan ke marwah aslinya sebagai wadah perjuangan ekonomi bersama.

25 Juli 2026, 18:29 WIB

Yogyakarta– Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang jadi penggerak ekonomi warga kini tengah menuai sorotan. Pasalnya, kebijakan pemerintah yang menggelontorkan sebagian besar Dana Desa untuk proyek fisik koperasi ini dinilai mirip dengan model lembaga ekonomi desa di masa lalu yang kerap berujung jalan di tempat.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si., menyebut pendekatan top-down alias dari atas ke bawah yang dipakai pemerintah berisiko bikin warga desa cuma jadi penonton, bukan pemeran utama. Padahal, koperasi sejatinya hidup dari asas sukarela dan gotong royong.

“Pengembangan secara top-down ini juga akan menyebabkan penyeragaman kelembagaan ekonomi di tingkat desa, padahal potensi dan masalah tiap desa itu beda-beda,” ujar Hempri.

Menurutnya, pemerintah tampak kurang berkaca dari pengalaman KUD atau BUMDes terdahulu.

Penyeragaman semacam ini terbukti bikin banyak program tidak merata, bahkan akhirnya mangkrak akibat minimnya pendampingan manajemen dan tata kelola yang matang.

Agar KDMP tidak bernasib sama menjadi “proyek papan nama”, Hempri membeberkan sejumlah kunci sukses yang harus diperhatikan:

Baca Potensi Lokal: Pengurus harus kreatif melihat peluang daerah, termasuk melakukan digitalisasi dan rebranding agar koperasi makin diminati anak muda.

Perkuat Modal Sosial: Transparansi, kejujuran, dan sinergi yang kuat antara pengurus, anggota, serta pihak luar adalah harga mati.

Bebas Kepentingan: KDMP harus steril dari agenda kelompok tertentu yang bisa memicu gesekan di dalam.

“Hal-hal ini lah yang harusnya didorong di Koperasi Desa Merah Putih demi menekan angka kemiskinan dan pengangguran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hempri mengingatkan membangun koperasi bukan sekadar bagi-bagi fasilitas fisik atau suntikan modal dari bank. Koperasi harus dikembalikan ke marwah aslinya sebagai wadah perjuangan ekonomi bersama.

Jika di era kolonial dulu koperasi lahir untuk melawan ketidakadilan penjajah, maka hari ini semangat itu harus diarahkan untuk melawan dampak negatif neoimperialisme.

“Zaman memang telah berubah, tetapi spirit melawan ketidakadilan harus tetap menjadi roh perjuangan koperasi,” pungkasnya.***

Berita Lainnya

Terkini