Yogyakarta – Suasana di pusat kota Yogyakarta tampak berbeda pada Senin (22/6/2026). Sekitar 500 kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turun ke jalan untuk menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah saat ini.
Aksi dimulai dari kawasan Titik Nol Kilometer, di mana para mahasiswa sempat melakukan aksi “topo bisu”—berdiam diri di bawah terik matahari—sebagai simbol pengaduan kepada pemerintah daerah.
Setelah itu, massa bergerak menuju kantor DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Dalam aksinya, para mahasiswa membawa poster yang berisi keluhan terkait dua program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ahsan Taqwin, Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM DIY, mengungkapkan program-program tersebut dinilai mengganggu anggaran di sektor lain.
Bahkan, ia menyebut sejumlah kepala desa merasa terbebani karena harus fokus pada Koperasi Desa Merah Putih, sehingga program pengentasan kemiskinan justru terabaikan.
“Kami mendesak pemerintah melakukan audit dan evaluasi total terhadap program MBG dan KDMP,” tegas Ahsan di sela-sela aksi
Tak hanya orasi, massa aksi juga melakukan aksi teatrikal yang cukup menyita perhatian. Seorang peserta aksi tampak tengkurap di tengah jalan dengan taburan bunga di atas tubuhnya.
Menurut Ahsan, aksi tersebut merupakan simbol duka mendalam atas kondisi negara yang dianggap sedang “kacau-balau”.
Selain menyoroti program ekonomi, mahasiswa juga mengkritik isu lain, seperti:
Mempertanyakan realisasi janji penyediaan 19 juta lapangan kerja yang dinilai belum dirasakan oleh rakyat kecil.
Adanya kekhawatiran mengenai masuknya unsur militer ke dunia pendidikan yang dianggap sebagai upaya membungkam daya kritis masyarakat.
**Lima Tuntutan IMM DIY**
Dalam aksi ini, IMM DIY merumuskan lima poin utama tuntutan untuk pemerintah:
Pertama, Audit dan evaluasi total terhadap program MBG dan KDMP.
Kedua, Reorientasi APBN agar lebih fokus pada pendidikan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial.
Ketiga, Penghentian militerisasi dan pengembalian fungsi TNI/Polri ke barak.
Keempat, Reformasi ekonomi yang berkeadilan di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan naiknya harga bahan pokok.
Kelima, Penguatan demokrasi dan pelibatan publik yang bermakna dalam setiap pengambilan kebijakan.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di depan gedung DPRD DIY.
Mereka berharap pimpinan dewan bersedia menemui mereka untuk membangun komitmen bersama dalam mengawal kebijakan nasional, terutama yang berdampak langsung di daerah.***
