Resmikan MPP Buleleng, Pj Gubernur Mahendra Jaya: Upaya Ubah Stigma Negatif Pelayanan Publik Berbelit

Buleleng – Penjabat atau Pj Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya mengapresiasi berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Buleleng yang diharapkannya bisa mengubah stigma negatif pelayanan publik berbelit sebaliknya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, terkait reformasi birokrasi, Presiden mendorong penyederhanaan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal tata laksana pelayanan publik dan perizinan,” kata Mahendra Jaya ketika membuka secara resmi MPP Buleleng di di lantai III Pasar Banyuasri, Kota Singaraja, Buleleng pada Jumat 8 Desember 2023.

Pj. Gubernur Bali juga mengatakan dengan MPP Buleleng, terciptanya sistem satu pintu tak hanya membuat layanan jadi prima, efisien dan cepat tapi juga mengurangi resiko terjadinya penyelewengan dalam layanan publik.

“Kalau teorinya kejahatan itu terjadi karena ada niat dan kesempatan. Dengan adanya perbaikan dalam sistem layanan seperti ini akan mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan,” tandasnya lagi.

Dia mengharapkan kehadiran MPP ini juga bisa berjalan dengan konsisten dan selain jadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

“Ini tantangannya. Para pegawai juga wajib berkomitmen melaksanakan tugas, melakukan kerja sama yang baik, sistem terintegrasi dan menjaga kualitas pelayanan yang ramah, cepat dan tepat,” imbuh pria kelahiran Singaraja, Buleleng ini.

Hal tersebut sangat penting menurutnya karena sampai saat ini masih ada stigma negatif mengenai alur pelayanan publik yang identik dengan proses berbelit-belit dan memerlukan waktu yang panjang.

“Karenanya perlu upaya merubah stigma negatif tersebut. Lewat MPP ini saya lihat ada niat dan konsep di Buleleng yang tidak semua daerah punya. Makanya saya apresiasi tinggi,” ujarnya lagi. “Hari ini adalah langkah nyata dalam transformasi pelayanan publik di Kabupaten Buleleng,” katanya lagi.

Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menjelaskan keberadaan MPP yang terintegrasi dengan pasar Banyuasri diharapkan dapat menjadi pusat perekonomian di kawasan Kota Singaraja dan Buleleng pada umumnya. “Dan kita harapkan kehadiran MPP ini juga mendorong investasi luar masuk ke Buleleng,” ujar Lihadnyana.

Lihadnyana menekankan ke depan Mal Pelayanan Publik tidak lagi soal pelayanan publik terintegrasi satu atap, namun dikembangkan menjadi MPP digital dan MPP mobile sehingga lebih memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng.

“Kami juga berkomitmen agar MPP ini mampu berjalan dengan baik, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik,” tandasnya.

Seusai meresmikan MPP Kabupaten Buleleng lewat penandatanganan prasasti serta pemotongan pita, Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga meninjau langsung setiap loket pelayanan publik di lokasi. MPP Buleleng telah dilengkapi dengan 152 layanan yang terdiri dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik vertikal maupun horizontal. Termasuk di dalamnya pembuatan paspor, samsat hingga layanan untuk kaum disabilitas.

Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Sekda Kabupaten Buleleng, Forkopimda Buleleng, Kepala Kepolisian Resor Buleleng, Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kab. Buleleng, Camat se-Kabupaten Buleleng serta Pimpinan OPD dan BUMD lingkup Pemkab Buleleng. ***