Survei Nasional 2026,Literasi Keuangan Indonesia Tembus 69,57 Persen, Sukses Lampaui Target RPJMN Lebih Cepat!

Jakarta  – Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 menunjukkan lompatan signifikan. Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia kini resmi mencapai 69,57 persen, sementara indeks inklusi keuangan berada di level 93,61 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencatatkan indeks literasi sebesar 66,64 persen dan inklusi sebesar 92,74 persen.

Yang membanggakan, pencapaian di tahun 2026 ini telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk tahun 2029, di mana target literasi ditetapkan sebesar 69,35 persen dan inklusi sebesar 93 persen.

Pengumuman hasil survei komprehensif ini disampaikan secara bersama-sama oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti, bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Pelaksanaan SNLIK Tahun 2026 merupakan tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya melibatkan kerja sama tiga instansi sekaligus, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebelumnya, survei pada 2024 dan 2025 dikerjakan secara kolaboratif antara OJK dan BPS.

Catatan Survei: SNLIK 2026 menjangkau 38 provinsi dan mencakup seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan melibatkan 75.000 responden berusia 15 hingga 79 tahun. Pendataan lapangan dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).

Cakupan pengukuran tahun ini juga semakin luas dan komprehensif, mencakup seluruh ekosistem sektor jasa keuangan mulai dari perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, pergadaian, fintech lending, hingga aset kripto dan koperasi simpan pinjam.

Peta Karakteristik dan Tantangan Literasi Keuangan

Berdasarkan hasil pengolahan data mendalam, terdapat beberapa catatan penting terkait profil literasi dan inklusi keuangan masyarakat:

• Wilayah: Masyarakat perkotaan masih mendominasi dengan indeks literasi (72,54%) dan inklusi (95,47%) yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan (literasi 64,42% dan inklusi 90,39%).

• Gender: Indeks keuangan antara laki-laki dan perempuan terpantau relatif setara di angka kisaran 69,5 persen untuk literasi dan 93,5 persen untuk inklusi.

• Kelompok Umur: Kelompok usia produktif (26–35 tahun) mencatatkan tingkat literasi dan inklusi tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya.

• Pendidikan & Pekerjaan: Tingkat pendidikan berbanding lurus dengan literasi keuangan. Kelompok pensiun, pegawai profesional, dan wiraswasta mencatatkan indeks tertinggi, sementara petani, nelayan, pelajar, serta masyarakat yang belum bekerja masih memerlukan perhatian khusus.

Fokus Baru LPS: Dari Literasi Massal Menuju Ketepatan Sasaran

Hasil SNLIK 2026 juga menyoroti tingkat pemahaman masyarakat terhadap program penjaminan simpanan dan penjaminan polis.

Tercatat 62,51 persen pemilik rekening mengetahui simpanannya dijamin, namun baru 46,31 persen yang mengenal LPS secara spesifik. Sementara itu, pemahaman terkait penjaminan polis asuransi masih sangat rendah di angka 12,47 persen.

Menanggapi temuan ini, strategi literasi ke depan akan difokuskan secara terarah melalui lima pilar utama:

1. Tepat Sasaran: Prioritas diberikan kepada masyarakat berpendidikan SMA ke bawah, berpendapatan rendah, serta wilayah di bawah rata-rata nasional.

2. Tepat Pesan: Mengintegrasikan pemahaman antara “simpanan dijamin” dan “LPS sebagai penjamin”.

3. Tepat Kanal dan Lokasi: Menghadirkan edukasi langsung di titik interaksi nasabah seperti bank, BPR/S, pasar, koperasi, hingga kanal digital.

4. Tepat Pendekatan: Menyesuaikan metode komunikasi berdasarkan segmentasi kelompok masyarakat.

5. Edukasi Dini Penjaminan Polis: Mempersiapkan pemahaman publik secara bertahap sebelum program penjaminan polis berjalan penuh.

Melalui sinergi yang kuat berdasarkan amanat Undang-Undang P2SK serta peta jalan nasional yang berlaku, OJK, LPS, dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menjadikan literasi keuangan bukan sekadar kampanye publik, tetapi instrumen utama dalam memperkuat resiliensi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan nasional. ***