 |
| Kata dia, jumlah wirausaha itu masih jauh tertinggal dari nagara-negara ASEAN seperti Thailand yang sudah mencapai tiga persen atau Malaysia yang sudah melampaui lima persen. |
DENPASAR – Dibanding dengan negara ASEAN
lainnya dunia kewirausahaan di Indonesia masih tertinggal sehingga
pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong bergairahnya
usaha kecil mikro (UKM).
Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Anak Agung Ngurah Puspayoga mengatakan, salah satu
program ke arah itu lewat kemudahan pemberian izin (UMK). Langkah itu, diharapkan memberikan stimulus untuk meningkatkan wirausaha Indonesia.
”Itu
(kemudahan izin UMK) untuk meningkatkan kegiatan wirausaha menjadi dua
persen,” tukas Puspayoga di sela seminar Economic Outlook 2015 di Bank
Indonesia Provinsi Bali di Denpasar, Kamis, 29 Januari 2015.
Dalam
catatannya, hingga saat ini jumlah wirausaha di Tanah Air secara
persentase baru mencapai 1,65 persen dari total jumlah penduduk.
Kata
dia, jumlah wirausaha itu masih jauh tertinggal dari nagara-negara ASEAN seperti
Thailand yang sudah mencapai tiga persen atau Malaysia yang sudah
melampaui lima persen.
Untuk itu, pemerintah lewat
Kementerian Koperasi dan UKM siap untuk meluncurkan kartu Usaha Mikro
Kecil (UMK) pada Jumat 30 Januari 2015 di Jakarta.
Nantinya,
kartu itu yang bentuknya seperti kartu kredit itu, akan dikeluarkan
setelah pelaku UMK mendapatkan satu lembar surat izin yang dikeluarkan
oleh kecamatan, lurah atau pihak desa.
Dengan pemberian kartu UMK itu diharapkan akan memberikan akses lebih luas bagi wirausaha terhadap perbankan “Kami
memiliki program surat izin usaha mikro kecil. Nanti cukup dikeluarkan
oleh camat, lurah atau desa,” sambung mantan Wali Kota Denpasar itu.
Para
pelaku UKM cukup mendapatkan satu lembar surat izin aparat terkait
bakal didampingi pendamping pemerintah daerah untuk memberikan arahan ke
bank yang akan diajak kerja sama. (kto)
