Wagub Bali Harapkan Perusahaan dan UMKM Tetap Laksanakan Program Jamsostek

6 Oktober 2020, 22:21 WIB

Denpasar – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati atau
Cok Ace berharap meskipun dalam pandemi Covid-19 namun perusahaan dan UMKM
tetap melaksanakan program pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan
(Jamsostek).

Rapat digelar untuk meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan Penghargaan
Paritrana Award 2020 yang meliputi Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota se-Bali
untuk ikut dalam proses penilaian pelaksanaan program jaminan sosial
ketenagakerjaan.

Kepesertaan masyarakat Bali dalam program jaminan sosial merupakan
implementasi dari misi Pemerintah Provinsi Bali untuk mengembangkan sistem
jaminan sosial.

Wagub Cok Ace menyampaikan itu saat membuka Rapat koordinasi terkait Anugerah
Paritrana Award 2020 BPJS Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Bali secara virtual
di ruang kerjanya, Selasa (6/10/2020).

Koordinasi ini dilakukan untuk mempersiapkan dan menetapkan calon atau
kandidat dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pemerintah yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan RI bersama BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan kegiatan
penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan paritrana awards sejak juni 2017.

“Hal ini sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota
dan perusahaan serta usaha kecil mikro yang sudah mendukung pelaksanaan
jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya, Selasa (6/10/2020).

Prestasi yang diperoleh Provinsi Bali diawali pada tahun 2017 dengan diraihnya
juara ketiga oleh Bank BPD Bali, untuk kategori perusahaan dan usaha kecil
mikro oleh Kipas Srikandi.

Selanjutnya pada tahun 2018 Hotel Mulia Bali meraih juara pertama untuk
kategori perusahaan dan usaha kecil mikro diraih oleh Haris Bakerry. Sedangkan
untuk tahun 2019 BPD Bali kembali meraih juara ketiga untuk kategori
perusahaan.

Pelaksanaan jaminan sosial tersebut diatur melalui Peraturan Gubernur Bali
nomor 19 tahun 2017 tentang pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan
kesehatan.

Kondisi covid-19 berdampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan
masyarakat utamanya dalam hal kesehatan dan juga perekonomian.

Kerugian yang dihadapi pengusaha Bali saat ini berpengaruh pada ketidakmampuan
perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk membayar iuran
jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menyikapi hal tersebut pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun
2020 telah menetapkan penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan
selama masa pandemi Covid-19 yang mengatur kebijakan relaksasi atau
penyesuaian iuran berupa kelonggaran batas waktu pembayaran iuran yang
meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan
jaminan pensiun pada setiap bulannya.

Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi, mencegah hingga mengurangi pekerja
yang mengalami pemotongan upah, pengurangan hari kerja, dirumah dengan upah
dibayar sebagian atau upah tidak dibayar dan pemutusan hubungan kerja.

Pada kesempatan ini Wagub Cok Ace juga berharap meskipun dalam pandemi
Covid-19 namun perusahaan dan UMKM tetap melaksanakan program pelaksanaan
jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Pemulihan ekonomi dan ketenagakerjaan maka Kementerian Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI memberikan
perlindungan jaminan berupa bantuan subsidi upah bagi pekerja non ASN yang
bergaji dibawah 5 juta, dengan target 15,7 penerima,” ujar Deni. (riz)

Artikel Lainnya

Terkini