Putri Koster Dorong Generasi Muda Asah Kreativitas dan Jiwa Kepemimpinan melalui Seni
9 November 2026,
20:27
WIB
 |
| Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi (foto:kabarnusa) |
DENPASAR – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendesak pemerintah melakukan pembinaan dan pemberdayaan pada masyarakat yang punya potensi untuk menerapkan energi bersih, termasuk dalam skala pembiayaannya.
Menurut Tulus, sebagai negara kepulauan, bak zamrud khatulistiwam seharusnya Indonesia adalah “syurga” untuk mengembagkan energi yang ramah lingkungan, energi bersih, baik dalam segala kecil, sedang, bahkan besar. Ironisnya, hingga detik ini Indonesia belum serius mengembangkan energi bersih sebagai salah satu sumber energi untuk memasok rakyatnya, sebagai konsumen energi.
Pemerintah praktis hanya menggantungkan dengan komoditas energi fosil, yang terbukti tidak bersih, menggerus uang negara (karena harus impor), dan stoknya pun sangat terbatas. “Oleh karena itu, YLKI dan jaringan masyarakat sipil yang peduli dengan energi bersih, untuk secara serius mewujudkan kebijakan energi bersih, baik untuk pembangkit listrik, dan atau bahan bakar rumah tangga.
“Untuk konteks pembangkit listrik, seharusnya pemerintah memasok PT PLN dengan sumber-sumber energi bersih, minimal dengan gas,” jelas Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi dalam keterangan resminya di sela media briefing di Denpasar, Selasa (31/1/17).
Atau juga mengembangkan pembangkit-pembangkit kecil baik yang berbasiw air, angin, bahkan sampah. Ini sangat mendesak untuk membantu kekurangan pasokan energi liatrik, yang terbukti lama dan perlu biaya besar untuk pembangkit besar.
“Padahal, sumber-sumber energi bersih, sangatlah banyak,” katanya menambahkan. Karenanya, pemerintah mestinya melakukan pembinaan dan pemberdayaan pada masyarakat yang punya potensi untuk menerapkan energi bersih, termasuk dalam skala pembiayaannya.
Lewat PT Pertamina, pemerintah juga mendesak untuk mewujudkan energi panas bumi, geotermal. Indonesia adalah pemasok geotermal terbesar di dunia, 40 persen. Namun hingga kini yang termanfaatkan baru empat persen saja.
Faktor kendala finansial dan regulasi, sering membuat operator geotermal eggan untuk melakukan investasi di pembagkit geotermal. Oleh karena itu, pemerintah sangat perlu memberikan insentif fiskal bagi mereka, termasuk subsidi.
Juga mengatasi kendala-kendala regulasi terkait konflik regulasi, khususnya menyangkut regulasi di bidang kehutanan, dimana eksplorasi panas bumi dilarang dilakukan di daerah hutan, khususnya hutan lindung.
Padahal, lanjut dia, sumber-sumber geotermal hanyak di area hutan lindung. Memasok energi yang murah dan ramah lingkugan, adalah kewajiban negara. Energi bersih menjadi sangat urgen, ditengah makin minimnya akses energi fosil. Ditekankan dia, pemerintah perlu memberikan berbagai insentif pada pihak-pihak yang peduli dan berhak pada energi bersih.
Subsidi yang selama ini digelontorkan pada energi fosil, terutama listrik, bbm, gas; sungguh ideal jika mulai dialihkan untuk subsidi energi bersih. “Sebab energi bersih itulah yang berhak mengantongi hak subsidi, bukan energi fosil,” demikian Tulus (rhm)
