 |
| ilustrasi (foto:konfrontasi.com) |
Kabarnusa.com – Bersandar pada ajaran Trisakti Presiden Soekarno PDIP tengah menghidupkan kembali pola pembangunan semesta berencana di Tanah Air, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Program Nasional Semesta Berencana ini merupakan konsep pembangunan dari Presiden Soekarno, yang dibahas dengan Dewan Pakar Ekonomi pada tahun 1961.
Guna mulai mewujudkan Program Nasional Semesta Berencana ini, PDIP menjadikan Bali sebagai pilot project.
DPD PDIP provinsi Bali sudah beberapa kali membahas Program Nasional Semesta Berencana ini.
“Bali menjadi pilot projectnya,” sebut ketua fraksi PDIP DPRD Bali Kadek Diana kepada wartawan di kantor DPD PDIP Bali, Senin (21/3/2016).
Program Nasional Semesta Berencana ini memuat konsep lengkap pembangunan Indonesia yang berbasis ajaran Trisakti, yakni berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
Program Nasional Semesta Berencana ini memiliki lima program prioritas, yakni 1) sandang, pangan dan papan; 2)pendidikan dan kesehatan; 3) tenaga kerja dan jaminan sosial; 4) agama, adat dan budaya; 5) pariwisata.
Kata dia, lima program prioritas itu, menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Program prioritas ini sama di setiap daerah. Program turunannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
“Tetapi tetap mengacu pada lima program prioritas itu,” sambungnya.
Dijelaskan Diana, program ini akan diterjemahkan di daerah dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
RPJMD yang berlaku lima tahun ini harus disusun paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik.
Kemudian proses sepanjutnya membuat Rencana pembangunan tahunan daerah (Rapetada).
Tahapannya dengan menyusun RKPD (rencana kerja pembangunan daerah), RKA (rencana kerja dan anggaran) SKPD, penyusunan KUA/PPAS, menyusun RAPBD dan penetapan APBD,” jelasnya.
Setelah penyusunan Program Nasional Semesta Berencana, selanjutnya adalah perjuangan politik.
“PDIP mendorong amandemen terbatas UUD 1945 untuk mengakomodir Program Nasional Semesta Berencana ini,” tutupnya. (kto)
