Kelly Larson di Acara IGTC Bali: Penguatan Kebijakan Bebas Tembakau Berhasil Selamatkan 42 Juta Jiwa
9 November 2026,
09:24
WIB
Kabarnusa.com – Rita Kishore Kumar Pridhnani yang merasa diperlakukan semena-mena dalam kasus pelelangan vila Kozy miliknya di Seminyak, Kuta-Badung-Bali beberapa tahun lalu melaporkan Bank of India ke Presiden Jokowi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, Rita membawa kasusnya ke Kapolri Jaksa Agung dan belasan petinggi instansi pemerintah lainnya di Jakarta.
Pengaduan dan permohonan perlindungan hukum itu disampaikan Rita melalui surat No RKC/009/IV-2016 tertanggal 20 April 2016 dengan tembusan kepada Kapolda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar.
Melalui surat Rita memohon Presiden Jokowi, Kapolri dan Jaksa Agung serta Ketua Mahkamah Agung memberikan atensi khusus atas pengawasan dan pengawalan dalam persidangan dalam kasus Pasal 421 KUHP dan atau Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan terdakwa atas nama Pejabat Lelang pada KPKLN Denpasar yaitu Usman Arif Murtopo.
Berkas kasus Usman telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bali (P21)dan yang saat ini dalam proses pemeriksaan dan persidangan pada Pengadilan Negeri Denpasar.
Selain itu, Rita berharap para petinggi negara itu memberikan atensi khusus atas pengawasan dan pengawalan dengan dikabulkannya permohonan Praperadilan Rita Kishore Kumar Pridhnani oleh Pengadilan Negeri (PN) Denpasar melalui keputusan No 5/Pid.Prap/2016/PN. Dps tertanggal 29 Maret 2016.
Keputusan praperadilan ini intinya memerintahkan Polda Bali agar menindaklanjuti penyidikan terhadap Ningsih Suciati dkk (Dirut Bank of India/Bank Swadesi) sehubungan dengan dugaan memberikan keterangan atau dokumen palsu terkait dengan proses lelang vila Kozy beberapa tahun lalu.
Beberapa waktu lalu jajaran Ditreskrimsus Polda Bali telah menetapkan status tersangka kepada Ningsih Suciati dkk.
Namun belakangan Ditreskrimsus Polda Bali mengeluarkan SP3 dengan alas an tidak cukup bukti. Alasan ini dinilai Rita sangat janggal dan tidak masuk akal.
“Kami berharap kepada Bapak Presiden, Kapolri, Jaksa Agung dan pejabat tinggi lainnya supaya menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada kami,” tegas Rita kepada pers, Kamis (21/4), di Denpasar.
Perkara ini bermula dari adanya kredit macet Rita kepada Bank of India (dahulu bernama Bank Swadesi).
Meski Rita sudah berkali-kali memohon penundaan pembayaranm kredit, namun vila Kozy yang dijadikan jaminan hutang akhirnya tetap dilelang.
Proses pelelangan vila Kozy ini diduga juga penuh dengan rekayasa. Bahkan vila Kozy dilelang dengan harga yang sangat murah alias jauh dibawah harga taksiran pasaran.
Vila Kozy dilelang pada 11 Februari 2011 dengan harga sekitar Rp 6.386.000.000. Padahal, menurut Rita, pada saat itu harga pasaran Vila Kozy sesuai taksiran mencapai harga Rp 25.000.000.000.
“Kami sebagai masyarakat kecil yang tidak mempunyai kemampuan financial merasa diperlakukan tidak adil atau dikorbankan dalam proses lelang eksekusi vila Kozy.
“Adalah hal yang wajar dan tidak berlebihan jika kami meminta perlindungan hokum dan keadilan kepada Bapak Presiden, Kapolri, Jaksa Agung dan pejabat tinggi berwenang lainnya,” tandas Rita.
Sejauh ini, belum diperoleh konfirmasi dari pihak Bank of India atas pelaporan Rita. (rhm)
