Banyak Keluhan Wisatawan, Kawasan Pura Agung Besakih Benahi Tata Kelola Pariwisata

Tahun 2016, Gubernur Bali saat itu mengarahkan agar membentuk Badan Pengelola Kawasan Pura Agung Besakih yang diketuai oleh Wakil Gubernur Bali melalui kerjasama antara Desa Adat Besakih dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan difasilitasi oleh Kepala Biro Kesra Provinsi Bali.

Kemudian, terbit Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 tahun 2016 tentang pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih, yang mengatur kewenangan Badan Pengelola Kawasan Pura Agung Besakih mencakup Pawongan, Palemahan termasuk Parahyangan.

Dibentuklah Manajemen Operasional Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih pada 26 Desember 2016, sbagai perpanjangan tangan dari Badan Pengelolaan Pura Agung Besakih.

Berikan Kenyamanan Wisatawan, Kawasan Pura Besakih Dilengkapi Public Restroom

Lanjut dia, MO PKPA Besakih diberi kewenangan untuk mengelola aspek pawongan dan palemahan.

Pada Aspek pawongan meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia di Kawasan Pura Agung Besakih. Sedangkan aspek palemahan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian hingga evaluasi terhadap keseluruhan sarana dan prasarana lingkungan di Kawasan Pura Agung Besakih.

Sejak Manajemen Operasional PKPA Besakih berdiri akhir tahun 2016, I Gusti Bagus Karyawan mengaku telah banyak melakukan pembenaham yang berdampak seperti peningkatan kunjungan Wisatawan, distribusi pendapatan, sarana dan prasarana.

Terdampak Isu Corona, Kunjungan Wisatawan ke Pura Besakih Anjlok

Dalam menjamin kenyamanan wisatawan dan pemedek yang tangkil ke Pura Besakih, pihaknya membangun jalur khusus yang diperuntukan untuk mereka yang berkebutuhan khusus baik yang menggunakan kursi roda atau pun membawa stroller bayi, dengan akses hingga Bencingah Agung.

Di sekitar area Pura Agung Besakih MO PKPA Besakih juga, pada tahun 2019 telah menempatkan beberapa bale bengong yang bisa digunakan untuk tempat peristirahatan para wisatawan maupun pamedek.

Kemudian, sarana dan prasarana yang dilakukan oleh MO PKPA Besakih ini sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Bali yang melakukan pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Besakih yang dimulai sejak 2021 dan direncanakan akan selesai pada akhir 2022.

Semeton PCX Gianyar Gelar Touring Bersama dan Tirtayatra ke Pura Besakih

Beberapa fasilitas yang dibangun sejak proyek seperti gedung parkir, pusat informasi, penataan di Margi Agung serta adanya pusat ekonomi di Bencingah Agung.

Diakui I Gusti Bagus Karyawan, dengan peningkatan berbagai fasilitas memerlukan biaya operasional yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Dengan alasan itulah, MO PKPA Besakih memandsang perlu harga tiket kunjungan wisatawan ke Besakih agar disesuaikan guna menunjang seluruh pemeliharaan fasilitas yang nantinya akan diserahkan tanggungjawabnya kepada Manajemen.

Dewan Prihatin Wisatawan Leluasa Masuk Daerah Mandala Utama Pura Besakih

“Saat ini, harga tiket bagi wisatawan Asing sebesar Rp 60.000,- dan wisatawan domestik sebesar Rp.30.000,-,” sebutnya.

Ia melanjutkan, hasil bersih pengelolaan dari tiket wisatawan, karcis parkir, karcis pedagang, dan pendapatan lain-lain, setelah dikurangi biaya pengembangan dan promosi (15%) menjadi kontribusi langsung tiap tahun dengan pembagian persentase sebagai berikut, 50% untuk Pura Agung Besakih, 25% untuk Desa Adat Besakih, 25% untuk Pemkab Karangasem.

Keberadaan MO PKPA Besakih juga menyetarakan pendapatan dan tarif yang didapatkan oleh pelaku jasa wisata di Kawasan Pura Agung Besakih.

Berpakaian Adat, Keluarga Besar Bali United Berdoa di Pura Besakih

Pihaknya akan kembali melakukan kalkulasi, harga yang sudah berdasarkan kajian berapa idealnya penyesuaian harga tiket ke depan untuk pengunjung wisatawan asing.

“Kami tidak akan menyesuaikan harga tiket yang terlalu tinggi, karena situasi dan kondisi pariwisata khususnya di Bali belum pulih 100%,” sambung imbuh Gusti Bagus Karyawan. ***