BPJS Kesehatan Dorong Transformasi Mutu Layanan JKN Menuju Value-Based Care

Jakarta – BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu layanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fokus utama kini tidak hanya berorientasi pada jumlah pelayanan (volume), tetapi beralih pada kualitas dan manfaat nyata yang dirasakan oleh peserta (value).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan  perluasan cakupan kepesertaan yang masif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan.

Per 1 September 2026, Program JKN telah melindungi sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6 persen dari total populasi Indonesia.

“Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial,” ujar Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026, Selasa (15/9).

Pujo memaparkan bahwa tingginya pemanfaatan layanan mencerminkan semakin mudahnya akses masyarakat. Dukungan tersebut datang dari jaringan kerja sama yang luas, meliputi 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), hingga 7.180 sarana penunjang per 1 September 2026. Sepanjang periode 2014 hingga 2025, BPJS Kesehatan bahkan telah menggelontorkan lebih dari Rp1.279,8 triliun untuk pembiayaan layanan kesehatan.

“Transformasi yang perlu kita bangun bersama adalah dari volume menuju value. Value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, BPJS Kesehatan menganugerahkan Seva Paramahita Award 2026 kepada fasilitas kesehatan dengan komitmen dan kinerja terbaik agar dapat menjadi role model bagi fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu, BPJS Kesehatan meluncurkan wajah baru BPJS SATU (BPJS Siap Membantu) guna mengoptimalkan informasi dan pendampingan langsung bagi peserta. Di bidang pembiayaan, BPJS Kesehatan juga memperkuat koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) melalui skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) guna menghindari beban biaya ganda (out-of-pocket) bagi peserta.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menambahkan bahwa keseimbangan antara perluasan akses dan mutu layanan adalah kunci keberlanjutan program. Pihaknya terus mengawal tata kelola yang transparan dan akuntabel guna menjamin hak-hak peserta terlindungi dengan baik.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menyatakan bahwa penguatan fasilitas kesehatan merupakan fondasi utama dalam transformasi sistem kesehatan nasional.

“Tidak ada sistem jaminan kesehatan yang kuat tanpa didukung fasilitas kesehatan yang kuat. Semangat gotong royong harus kita maknai sebagai kerja sama dan tanggung jawab yang jelas dari seluruh pihak,” kata Maria.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan  JKN adalah wujud nyata gotong royong bangsa yang harus dijaga bersama agar tetap inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan penuh melalui regulasi, kebijakan, dan pembiayaan yang optimal.

“Program JKN adalah gotong royong raksasa bangsa ini yang harus kita jaga bersama. Kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang merasa harus takut jatuh miskin karena sakit,” ujar Cak Imin.***