Gubernur Bali Ogah Dorong Peningkatan PAD Bersumber Kendaraan Bermotor

20 Oktober 2020, 21:41 WIB

Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset
Daerah Provinsi Bali yang menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon,
Denpasar, Selasa (20/10/2020)/ist.

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan tidak tertarik lagi
mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari
kendaraan bermotor.

Dengan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki Pemprov Bali maka Gubernur
Koster berharap bisa mengurangi ketergantungan pendapatan Pemprov Bali dari
kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan.

Untuk itu, dia menyambut baik diselenggarakannya Rapat Koordinasi Optimalisasi
Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah Provinsi Bali yang menghadirkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor
Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (20/10/2020).

Sebagai daerah tujuan wisata, alam Bali harus terpelihara dengan baik.
Kendaraan yang semakin banyak akan menyebabkan kemacetan dengan asap kendaraan
yang tinggi membuat kualitas udara menurun.

“Karena itu terus terang saya sudah tidak tertarik lagi mendorong-dorong
pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari kendaraan bermotor,” Koster
menegaskan.

Mulai harus mencari skema lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini
agar tidak menimbulkan masalah lingkungan dan juga masalah-masalah sosial yang
lainnya.

Menurutnya, diantaranya yang harus digarap dengan baik itu adalah aset begitu
banyak yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Melalui Rakor ini diharapkan KPK RI bisa memberikan pembinaan dan referensi
pengalaman di daerah lain yang bisa diterapkan di Bali. Menurutnya Pemprov
Bali di bawah kepemimpinannya terus melakukan upaya pembenahan tata kelola
pemerintahan agar semakin baik.

Terkait tujuh area intervensi Korsupgah KPK RI, Gubernur Koster mengaku telah
menginstruksikan untuk melaksanakannya dengan tertib, dan pelaksanaannya terus
ia pantau sehingga capaian MCP (Monitoring Centre for Prevention) Korsupgah
Provinsi Bali saat ini mencapai 84,30 persen.

“Relatif cukup tinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Saya kira masih
bisa dipacu. Tolong ditarget aja tahun depan berapa. Saya yang akan ngawal,”
kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini.

Kepala Satgas Koordinator Pencegahan Wilayah IX KPK Sugeng Basuki mengatakan
nilai nilai MCP Bali yang mencapai 84 merupakan nilai yang bagus. Karena
standar nasional saat ini pada posisi 40 dan nilai 75 sudah masuk kategori
baik.

Sugeng mengatakan, Bali diharapkan bisa menjadi tiga besar di Indonesia.

“Harapan kami dengan provinsi Bali yang mana dengan komitmen dari Bapak
Gubernur tadi untuk bersemangat menaikkan nilai MCP harapan kami mudah-mudahan
tahun 2020 itu nantinya Bali bisa terangkat dalam 3 besar.,” ujarnya.

Menurutnya MCP menjadi indikator tata kelola pemerintahan yang semakin bagus.
Oleh sebab penindakan biasanya mengarah ke daerah yang nilainya masih dibawah
40.

Sugeng mengatakan, dari 7 intervensi yang dilakukan Korsupgah, pada tahun 2020
ini temanya adalah meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah dan
penyelamatan pengamanan aset daerah.

Dua hal ini banyak menjadi permasalahan sebelumnya. Menurutnya dengan adanya
peningkatan optimalisasi pendapatan daerah, kesejahteraan ASN di wilayah pemda
tersebut juga akan semakin meningkat kemudian keadaan masyarakat juga semakin
baik. (rhm)

Artikel Lainnya

Terkini