Denpasar— Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat komitmennya dalam melakukan pembenahan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah agar tidak lagi dibiarkan mangkrak, tidak terurus, atau dimanfaatkan pihak lain secara ilegal tanpa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
Menurutnya, langkah penataan ini krusial agar aset-aset milik pemerintah daerah mampu bekerja secara produktif untuk memperkuat kapasitas fiskal serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Bali.
“Aset Pemprov Bali berkeliaran di mana-mana, tetapi ditempati secara liar oleh orang lain atau tidak terurus. Saya akan bekerja keras untuk mengelola aset ini,” tegas Gubernur Koster di hadapan para anggota Dewan.
Dalam paparannya, Koster mencontohkan sejumlah langkah signifikan yang telah direalisasikan Pemprov Bali terhadap pengelolaan aset strategis.
Salah satunya adalah lahan di Padanggalak yang sebelumnya sempat mangkrak selama puluhan tahun usai dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Berkat pembenahan yang dilakukan, kawasan tersebut kini pengelolaannya telah berjalan optimal dan menyumbangkan pemasukan sekitar Rp63 miliar ke kas daerah.
Langkah strategis serupa juga diterapkan pada lahan seluas 50 are di kawasan Renon yang terletak tepat di sebelah Gedung BPD Bali.
Kawasan tersebut kini dioptimalkan melalui kerja sama dengan Bank BPD Bali untuk mendukung proses rebranding dan pembangunan gedung baru agar semakin kompetitif.
Lahan yang sebelumnya hanya ditempati oleh Badan Promosi Pariwisata Bali (BTB) dan UPT Samsat tersebut telah melalui proses appraisal senilai sekitar Rp150 miliar dan dialihkan menjadi penyertaan modal Pemprov Bali.
Dengan tambahan penyertaan modal sekitar Rp145 miliar, aset tersebut kini diproyeksikan mampu mendatangkan dividen sekitar Rp37 hingga Rp40 miliar per tahun bagi Pemprov Bali, dengan perolehan dividen saat ini yang telah mencapai lebih dari 30 persen.
Pemprov Bali juga melakukan penyelamatan dan optimalisasi terhadap aset tanah seluas sekitar 39,8 hektare di kawasan Nusa Dua.
Sebelumnya, aset tersebut hanya menghasilkan pendapatan sewa sekitar Rp6 miliar hingga Rp7 miliar per tahun, yang kemudian sempat terkendala akibat pembayaran yang macet sejak 2020.
Menyikapi hal tersebut, Koster menugaskan tim independen untuk melakukan evaluasi menyeluruh hingga menemukan nilai wajar appraisal yang meningkat drastis mencapai sekitar Rp51 miliar per tahun.
Melalui evaluasi serta pergantian mitra baru yang dinilai lebih kredibel, nilai pemanfaatan aset tersebut kembali meningkat menjadi sekitar Rp57 miliar per tahun. Dari kemitraan baru ini, pembayaran dilakukan di muka sebesar sekitar Rp850 miliar setelah memperhitungkan tingkat diskon hingga tahun 2050.
Gubernur Koster menambahkan, pada Desember 2025 lalu, Pemprov Bali bahkan menempatkan dana sebesar Rp300 miliar pada BPD Bali yang bersumber dari hasil optimalisasi aset tersebut, dengan proyeksi dividen minimal mencapai sekitar Rp108 miliar.
Mengutip pandangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Koster mengingatkan di negara-negara maju, aset negara bekerja secara produktif untuk menghasilkan nilai tambah, sementara di negara berkembang banyak aset yang justru dibiarkan tidur.
Oleh karena itu, pihaknya bertekad menghapus kultur aset pemerintah yang tidak produktif.
Ke depan, Koster berharap sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif terus terjalin erat guna memastikan seluruh upaya inovatif penggalian sumber pendapatan daerah ini berjalan sukses demi kemajuan dan daya saing Bali.
“Jangan sampai aset kita tidur. Maka dukungan anggota Dewan yang terhormat sangat saya butuhkan. Sampai saat ini kerja sama sudah sangat baik, agar kemajuan Bali bisa terus kita usahakan, agar Bali bisa semakin berdaya saing,” demikian Koster.***
