Kasus Pagar Laut, Mahfud MD Angkat Bicara : Ada Penjarahan Besar-besaran oleh Oligarki

Menurut Mahfud, saat ini Indonesia sedang terancam oleh penjarahan besar-besaran terhadap kekayaan alam Indonesia yang dilakukan oligarki dan para penghianat bangsa.

4 Februari 2025, 19:36 WIB

Yogyakarta – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal kasus pagar laut di Tangerang dengan menyebut ada penjarahan besar-besaran oleh oligarki.

Untuk itu, dia mendesak penuntasan menyeluruh kasus pencaplokan lahan dan laut di Tangerang.

Ia menyampaikan hal ini di UGM pada hari Selasa (4/2/2025). “Ini harus dituntaskan secara menyeluruh, jangan tanggung-tanggung,” tegasnya.

Menurut Mahfud, saat ini Indonesia sedang terancam oleh penjarahan besar-besaran yang dilakukan oleh oligarki dan para penghianat bangsa.

“Negara saat ini menurut saya sedang terancam oleh penjarahan besar-besaran ya, oleh oligarki dan pengkhianat-pengkhianat bangsa sendiri yang takut dan malah bekerja sama terhadap oligarki. Oleh sebab itu, kalau penyelesaian ini gagal selamanya kita akan gagal,” ucapnya.

Seruan Mahfud MD agar seluruh elemen bangsa bersatu menjaga kekayaan alam Indonesia mencerminkan kepeduliannya terhadap keberlanjutan sumber daya alam.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ia berharap bangsa Indonesia dapat bertindak secara komprehensif dan Visioner dalam mengelola kekayaan alamnya demi masa depan bangsa.

Pernyataan Mahfud MD terkait kasus pagar laut di Tangerang menunjukkan pentingnya sinergi antar berbagai pihak dalam penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam.

Desakannya untuk menghadapi masalah ini secara bersama-sama menggarisbawahi kompleksitas kasus ini. Lebih lanjut, pernyataannya mengenai “pejabat-pejabat kecil” yang dipecat mengindikasikan perlunya investigasi lebih lanjut untuk mengungkap aktor-aktor yang lebih besar yang mungkin terlibat.

Kasus pagar laut di Tangerang menyeret sejumlah nama pejabat. Mahfud MD menilai pemecatan beberapa pejabat BPN hanyalah “permukaan” saja.

Ia meyakini ada “dalang” yang lebih besar di balik kasus ini, yaitu para pengambil kebijakan di level menteri, direktur, dan kanwil.

Mahfud MD meyakini pejabat di bawah tidak mungkin bertindak sendiri dalam kasus pagar laut Tangerang. Ia menduga ada “backing” atau perintah dari atasan, atau bahkan pembiaran yang mengarah pada kolusi. ***

Berita Lainnya

Terkini