|
|
Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, pada Rabu, 25 November 2020. |
Jakarta – Belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian
nasional di saat lesunya perekonomian akibat pandemi. Oleh karena itu, APBN
2021 harus segera direalisasikan dan menjadi salah satu instrumen penggerak
ekonomi.
“Saya minta kepada seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, kepala
daerah, terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar, lakukan lelang sedini
mungkin di bulan Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I
2021.
Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah
dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan,” ujar Presiden Joko Widodo dalam
acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar
Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, pada
Rabu, 25 November 2020.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa bantuan sosial yang
menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun mendatang juga harus
kembali diberikan kepada masyarakat mulai awal tahun 2021 mendatang.
Dengan kecepatan bantuan yang diberikan, Presiden berharap agar belanja dan
konsumsi masyarakat dapat meningkat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di
lapisan bawah.
Menurutnya, dalam kondisi krisis akibat pandemi saat ini, pemerintah harus
bekerja lebih cepat dengan cara-cara luar biasa agar berbagai program stimulus
dapat berjalan tepat waktu dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan
ekonomi.
“Lakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional
maupun daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, dan tepat
sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul
dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.
Selain itu, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa dalam menghadapi banyak
ketidakpastian sekarang ini, dibutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan
anggaran. Tugas utama jajaran pemerintah ialah membantu dan memecahkan masalah
yang terdapat di masyarakat.
“Tentu saja sekali lagi kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas itu
menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD,” tandasnya. (
imh )
