KIPP Sebut Pilkada Serentak 2017 Terindikasi Banyak Kecurangan

ilustrasi

JAKARTA – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyampaikan catatan kritisnya terhadap pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar 2017 yang terindikasi banyak kecurangan secara Terstruktur, sistematis dan massif (TSM).

Ironisnya, berbagai laporan pelanggaran tidak terselesaikan dalam mekanisme penyelesaian pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU, baik pada tingkat lokal maupun nasional.

Sekjen KIPP Indonesia Kaka Suminta menyampaikan catatannya itu terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017, dan dihubungkan dengan fungsi MK sebagai pemutus akhir proses pemilihan kepala daerah.

Dalam siaran pers diterima Kabarnusa.com, Senin (13/3/17), ada lima catatan penting berkaiatan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.

Pertama, bunyi dan makna pasal 158 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, jika diterapkan secara serta merta tanpa mempertimbangkan fakta-fakta di lapangan dan fakta persidangan, akan mengurangi makna MK sebagai penjaga hak konstitusional warga Negara.

Yang kedua, fakta, temuan dan laporan atas pelaksanaan Pilkada serentak di 101 daerah Provinsi, Kabupaten dan kota, banyak mengindikasikian terjadinya kecurangan, pelanggaran dan kejahatan pilkada, yang tidak bisa dinafikkan dan beberapa diantaranya mengindikasikan pelanggaran Pilkad secara Terstruktur, sistematis dan massif (TSM), namun tidak terselesaikan dalam mekanisme penyelesaian pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU, baik pada tingkat local maupun  nasional.

Catatan ketiga adanya rasa tidak puas di masyarakat yang luas terkait penyelesaian pelanggaran, telah menimbulkan berbagai ekses negative, mulai dari kekerasan sampai pada pengrusakan fasilitas umum, bahkan menimbulkan korban jiwa di daerah yang melaksanakan Pilkada.

Suminta menyampaikan poin keempat, adanya laporan langsung masyarakat, dari Kabupaten Fak-fak, Maybart, Aceh Timur, Gayo Leus, Provinsi Banten dan Kota Kendari terkait penyelesaian sengketa dan dugaan pelanggaran pilkad di daerah-daerah tersebut yang tidak terselesaikan melalui mekanisme penyelesaian pada lembaga penyelenggara pemilu di daerah-daerah tersebut di atas dan tidak menutup kemungkinan adanya hal yang sama terjadi di daerah lain yang melaksanakan Pilkada.

“Kelima, beberapa isu penting seperti adanya dugaan kejahatan pilkada dengan memanfaatkan data pemilih, serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas Negara dalam Pilkada dan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat soal politik uang, tidak bisa direduksi dengan mengatasnamakan pasal 158 UU Nomo 10 tahun 2016,” imbuh Suminta.

Selanjutnya, setelah memperhatikan catatan KIPP Indonesia tersebut, KIPP Indonesia, memandang, bersikap dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan siding-sidang PHP-Kada sebagai berikut.

1. MK tidak bersembunyi di balik bunyi dan makna sempit pasal 158 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, tentang Pilkada Serentak, karena posisi MK sebagai penjaga demokrasi sebagaimana tertuang dalam pasal 22 E Undang-undang Dasar 1945.
2. MK sebagai penjaga hak konstitusional warga Negara perlu mempertimbangkan penggunaan kewenangan MK sebagai penafsir Undang-undang terhadap kesesusianya dengan Konstitusi Negara.
3. Adanya kenyataan bahwa terjadi ketidak puasan yang meluas dalam pelaksanan Pilkada serentak tahun 2015 dan juga terjadi pada Pilkada serentak tahun 2017 ini perlu kehadiran MK sebagai harapanj terakhir keadilan untuk hak konstitusi warga Negara serta penjaga demokrasi, saat pelaksanaan Pilkada harus dikembalikan sebagai proses demokratisasi dan institusionalisasi demokrasi, melalui penggunaan kewenangan MK.
4. Jika publik menilai bahwa Sidang PHP Kada MK hanya berfungsi sebagai Mahkamah Penghitungan matematis hasil Pilkada, serentak, maka akan melahirkan preseden buruk dalam pembangunan institusionalisasi di Indonesia.
5. KIPP Indonesia memandang inilah saatnya MK mengambil perans ejarahnya untuk meluruskan dan mendorong demokratisasi dan penguatan hak konstitusional warga Negara melalui keputusan MK dalam PHP-Kada Serentak tahun 2017 ini.

Demikian pandangan, sikap dan seruan KIPP Indonesia dalam pelaksanaan siding PHP Kada Serentak tahun 2017 yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). (rhm)