OJK Bali Pacu Kredit Pertanian: Kakao dan Pisang Cavendish Jadi Prioritas

Denpasar – Untuk mengurangi ketergantungan Bali pada pariwisata, OJK Provinsi Bali mendorong pengembangan sektor pertanian sebagai sumber ekonomi baru.

Kepala OJK Bali, Kristrianti Puji Rahayu, mengusulkan pemanfaatan KPSP dengan fokus pada rantai nilai pertanian yang komprehensif. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan hasil panen terserap pasar, seperti yang disampaikannya dalam acara NGORTE di Denpasar.

Program ini juga mencakup penyediaan pendampingan teknis budidaya dari dinas terkait dan peningkatan literasi keuangan bagi petani.

Dengan demikian, lembaga jasa keuangan seperti perbankan dan asuransi dapat berpartisipasi dengan risiko yang lebih termitigasi.

Program pengembangan ekonomi sektor pertanian pada tahun ini akan dilanjutkan di beberapa daerah di Bali, dengan fokus pada pengembangan komoditas kakao di Kabupaten Jembrana dan Tabanan, serta komoditas pisang cavendish di Kabupaten Bangli dan Karangasem.

Disampaikan bahwa komoditas pisang turut berperan dalam pembentukan inflasi di Provinsi Bali, terutama pada periode hari raya keagamaan.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran kredit pada subsektor pertanian buah pisang hingga Desember 2024 mencapai Rp33,69 miliar, dengan risiko kredit perbankan (NPL) yang terkendali di bawah 5%.

Beragam skema kredit pertanian ditawarkan, termasuk sistem pembayaran pasca-panen dan skema tanpa bunga, yang memungkinkan petani membayar pokok pinjaman setelah panen.

Melalui komitmen dan dukungan terhadap sektor pertanian, Otoritas Jasa Keuangan turut berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi dan mendukung implementasi program ekonomi Kerthi Bali.

Kepala OJK menekankan signifikansi sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan di Bali, mengingat peningkatan kebutuhan pangan yang sejalan dengan pertumbuhan sektor pariwisata.

Dalam kesempatan acara NGORTE tersebut, turut hadir sebagai narasumber para pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, yaitu Direktur Pengawasan LJK OJK Bali, Ananda R. Mooy; Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen serta Layanan Manajemen Strategis OJK Bali, Irhamsah; dan Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Bali, Rony Ukurta Barus. ***