Kabarnusa.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstru ksikan dibentuknya Tim Khusus dalam rangka menghilangkan praktik-praktik yang menghambat untuk meningkatkan pelayanan publik .
Pada rapat terbatas Presiden Jokowi menyebut pelayanan publik itu meliputi pelayanan imigrasi (baik yang di airport dan di urusan paspor), yang berkaitan dengan KTP , sertifikasi tanah, SIM, STNK, BPKB , Akte Kelahiran, serta Akte Nikah.
“Presiden meminta semua pelayanan publik dilakukan secara transparan, tidak ada lagi waktu yang melebihi dari jam, semuanya harus dalam hitungan jam,” sebut Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dikutip dalam laman setkab.go.id Kamis 28 April 2016.
Dengan begitu, semua pelayanan tidak ada lagi yang hari, dan itu berlaku semua sampai dengan di bawah. Secara sederhana, tepat, kemudian juga memiliki kepastian, dan mudah diakses publik.
Menurut Seskab, JOkowi juga akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap hal-hal tersebut.
Kata dia, Presiden meminta semuanya diintegrasikan dalam satu pintu, satu loket ataupun juga yang online.
Seskab menunjuk contoh hasil temuan Presiden, misalnya untuk STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
Kendati satu tempat, ternyata masih ada tiga loket. Satu loket untuk Samsat, satu loket untuk Pemda, dan satu loket untuk Jasa Raharja.
“Yang seperti ini tidak boleh lagi. Harus, walaupun satu tempat, ya satu loket. Tidak bisa satu tempat kemudian tiga loket yang berbeda-beda. Ini sebagai contoh saja untuk STNK,” jelasnya.
Kepala Negara juga meminta semuanya yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk yang namanya calo harus dan wajib hilang.
Bagaimana cara sistemnya? Menurut Seskab, kalau sistemnya online, tentunya calo itu akan hilang dengan sendirinya.
“Beliau juga minta, di Imigrasi sebagai pintu masuk dan pintu keluar yang memberikan impresi kepada bangsa kita, diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” lanjut Mas Pram, panggilan Pramono Anung. (ari)
