 |
| (dok.kabarnusa) |
Kabarnusa.com –
Penolakan Presiden Joko Widodo untuk ratifikasi konvensi tentang
Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control
(FCTC) sudah diprediksikan sebelumnya mengingat begitu masifnya
intervensi dari pihak industri.
Pada prinsipnya dengan ratifikasi
Konvensi tentang Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on
Tobacco Control (FCTC), akan mensejajarkan posisi Indonesia di mata
dunia dalam pengendalian bahaya rokok.
“Juga keberpihakan negara
bagi kesehatan rakyatnya,” kata Ketua Bali Tobacco Control Initiative
(BTCI) Bali Made Kerta Dhuana dihubungi Sabtu (18/6/2016).
Pertimbangan
adanya potensi ancaman pengangguran pada sektor pertanian tembakau dan
pekerja buruh rokok yang dijadikan dasar pertimbangan Presiden Joko
Widodo, sebenarnya sudah dipatahkan dengan berbagai kajian.
Kajian itu, seperti perubahan konsumsi rokok dari linting tangan ke rokok mesin.
Kata Dhuana, trend tersebut, akan secara langsung mem-phk buruh pabrik.
Tembakau yang lebih dari 40% impor, serta kesejahteraan petani tembakau yang tidak pernah meningkat.
“Dalam kemiskinan seringkali dijadikan tameng dari industri,” tutur akademisi Universitas Udayana itu.
Dia melanjutkan, di beberapa tempat penggantian jenis tanaman terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan petani.
Tentunya, dengan catatan penerapan keempat poin tersebut maksimal akan dapat melindungi generasi dari bahaya rokok.
Namun hal tersebut tidak ada jaminan, jika tanpa ratifikasi fctc.
“INtinya, teman-teman tetap semangat walaupun FCTC belum ditandatangani Presiden Jokowi,” tandasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi menyatakan, sebelum meratifikasi (FCTC), harus betul-betul melihat kepentingan nasional.
Diketahui,
hingga Juli 2013 sudah ada 180 negara atau 90% populasi dunia sudah
menandatangani atau meratifikasi aksesi Konvensi tentang Pengendalian
Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
Pemerintah
tidak ingin Indonesia sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren atau
karena sudah banyak negara yang sudah ikut kemudian kita juga lantas
ikut,” katanya.
Presiden Jokowi menegaskan, harus betul-betul melihat kepentingan nasional.
Terutama
yang berkaitan yang dengan warga negara kita yang terkena gangguan
kesehatan dan juga kepentingan generasi muda ke depan dari anak-anak
kita.
Juga perlu dipikirkan, yang kadang-kadang juga
dilupakan, kelangsungan hidup petani tembakau, para buruh tembakau yang
hidup dan bergantung dari industri tembakau ini.
“Ini tidak juga
kecil. Menyangkut orang yang sangat banyak,” kata Presiden Jokowi dalam
pengantarnya saat memimpin Rapat Terbatas yang membahas Kerangka Kerja
Konvensi tentang Pengendalian Tembakau (FCTI), di Kantor Presiden,
Jakarta, Selasa 14 Juni. (rhm)
