Realisasi Pendapatan Negara di Bali hingga 31 Oktober 2024 Capai Rp18,04 Triliun

Denpasar–Pendapatan Negara di Bali sampai dengan 31 Oktober 2024 telah terealisasi sebesar Rp18,04 triliun atau tumbuh 21,6% (y-on-y).

Di tengah dinamika risiko global, kondisi perekonomian Bali relatif stabil dengan tingkat inflasi 2,51% (y-on-y) pada Oktober 2024, turun 0,16% dibanding bulan September 2024 dan terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1%.

“Kondisi perekonomian yang stabil memiliki implikasi yang positif terhadap kinerja APBN,” ujar Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPb Provinsi Bali Mufti Arkan dalam keterangan resminya saat media gathering Selasa 27 November 2024.

Kanwil DJP Bali Darmawan menambahkan, penerimaan negara tersebut dikontribusikan oleh penerimaan pajak sebesar Rp13,92 triliun atau 76,9% dari target Rp16,86 triliun.

Penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan penerimaan sebesar Rp2,54 triliun dengan pertumbuhan 23,43% (y-on-y).

Sementara, Kanwil BC Bali Nusra Fajar Donny Tjahjadi menyebutkan, penerimaan Negara juga didukung penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp1,13 triliun, tumbuh 25,61% (y-on-y), yang dikontribusikan oleh penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 87,50%, Bea Masuk 10,91% dan Cukai Hasil Tembakau 1,40%. 344 debitur.

Pada kesempatan itu pula diungkapkan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPb Provinsi Bali Mufti Arkan untuk mendukung program pembangunan Nasional, realisasi Belanja Negara di Provinsi Bali sampai dengan 31 Oktober 2024 telah mencapai Rp19,83 triliun atau 80,6% dari pagu.

“Realisasi ini terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) sebesar Rp9,54 triliun atau 74,3% dari pagu dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,29 triliun 87,5% dari pagu,” sebutnya.

Diketahui pagu adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN.

Sementara untuk kinerja APBD juga menunjukkan perbaikan. Realisasi Pendapatan Daerah seluruh Pemda di Bali s.d. 31 Oktober 2024 mencapai Rp23,44 triliun atau 75,00% dari target pendapatan, tumbuh 12,16% secara y-on-y.

Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp14,02 triliun atau dengan porsi 59,81% dari total Pendapatan Daerah, sedangkan 40,16% atau Rp9,41 triliun berasal dari dana transfer, dan 0,03% atau Rp6,25 miliar berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah.

Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp21,71 triliun (66,53% dari pagu), tumbuh 12,17% y-on-y. Sebagian besar Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Operasi, mencapai Rp12,45 triliun atau 65,02% dari pagu.

Persentase realisasi anggaran terendah terdapat pada Belanja Modal yang baru terealisasi sebesar Rp1,91 triliun atau 39,52% dari pagu.

Dalam rangka mendorong kinerja sektor usaha, pemerintah memperluas akses pembiayaan terutama bagi UMKM melalui penyaluran Kredit Program. Kredit Program di Bali terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada KUR, Pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung debitur dalam bentuk subsidi bunga.

Total penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali sampai d. 31 Oktober 2024 mencapai Rp9,61 triliun untuk 124.864 debitur. Penyaluran KUR masih didominasi KUR skema Mikro (dengan nilai kredit di atas Rp10 juta s.d. Rp100 juta) yang mencapai Rp6,07triliun kepada 105.344 debitur.

Berdasarkan sektor usahanya, penyaluran kredit program masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (42%), sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (18%), dan jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya (13%).

Dalam kegiatan itu diungkapkan, berdasarkan sektor usahanya, penyaluran kredit program masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (42%), sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (18%), dan jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya (13%).

Acara dilanjutkan Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara hasil penindakan dari Kawil DJBC Bali, NTB dan NTT, BC Ngurah Rai, dan BC Denpasar.

Barang yang dimusnahkan antara lain 2.191.488 batang sigaret, 20.320,64 liter MMEA, 18.326,20 ml rokok elektril (REL), dan berbagai produk lainnya seperti handphone, komputer tablet (HKT), produk farmasi, kosmetik, airsoftgun, dan produk tekstil.

Melalui kegiatan ini, Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT berkomitment untuk selalu menjalankan tugas
dan fungsi dengan baik, bersinergi dengan para stakeholder terkait untuk memastikan perlindungan
terhadap masyarakat dari bahaya barang-barang ilegal dan berbahaya.

Perwakilan Kanwil DJKN Bali Nusra Suparjanto menegaskan Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus meningkatkan koordinasi dan menguatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan menjaga pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun guna mendukung pembangunan Bali.

Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar terus mengedepankan integritas,
akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di
Provinsi Bali semakin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. ***