Yogyakarta – Ribuan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY turun ke jalan pada peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5).
Aksi bertajuk “Mei Melawan: Buruh DIY Bersatu Menuntut Keadilan” ini dimulai sejak pukul 08.00 WIB dengan konvoi motor dan long march melewati sejumlah titik penting, mulai dari Disnakertrans DIY, Polda DIY, Tugu Yogyakarta, hingga berakhir di Titik Nol Kilometer.
Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, menegaskan, aksi ini menjadi wadah konsolidasi buruh yang masih menghadapi ketidakadilan struktural, mulai dari ancaman PHK hingga sistem kerja yang tidak pasti.
Dalam kesempatan itu, MPBI DIY membawa sembilan tuntutan utama, di antaranya pembentukan UU Ketenagakerjaan baru tanpa skema Omnibus Law, penolakan outsourcing murah, reformasi perpajakan, hingga penyediaan perumahan layak bagi buruh.
Mereka juga mendesak penegakan hukum terhadap perusahaan yang menunggak upah maupun iuran BPJS.
Fenomena May Day sendiri kembali menjadi sorotan akademisi. Dosen FISIPOL UGM, Hempri Suyatna, menyebut polemik upah sebagai “ritual tahunan” akibat jarak yang lebar antara buruh dan pengusaha.
Menurutnya, pemerintah perlu hadir bukan hanya sebagai pemadam kebakaran saat konflik muncul, melainkan sebagai mediator yang konsisten mendorong dialog dua arah.
Sementara itu, Nabiyla Risfa Izzati, Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM, menekankan hukum ketenagakerjaan sejatinya bersifat protektif terhadap pekerja. Namun, benturan kepentingan ekonomi sering melemahkan fungsi proteksi tersebut.
Ia juga menyoroti minimnya keterwakilan buruh dalam proses legislasi, sehingga kebijakan yang lahir kerap tidak berpihak pada pekerja.
Baik Hempri maupun Nabiyla sepakat, gerakan buruh di jalanan tetap menjadi instrumen penting dalam demokrasi.
Selain sebagai kontrol terhadap kebijakan, aksi massa seperti yang terjadi di Yogyakarta hari ini menjadi pengingat bahwa perjuangan buruh masih jauh dari selesai. ***
